Pelitabanten.com – Pemilihan Gubernur Banten memang sudah berlalu diselenggarakan Tahun 2017. Saatnya dibutuhkan progres dan jalan cepat dalam melakukan pembangunan, mungkin dibutuhkan mengakomodir berbagai stakeholders merapatkan barisan untuk mempersiapkan diri dalam memperjuangkan nasib nelayan. Dibutuhkan stretegi pendekatan oleh gubernur untuk menata kesejahteraan nelayan berbasis kearifan lokal dan tanpa ada intervensi dari revitalisasi pendaratan nelayan.
Banten sebagai wilayah pesisir, sudah saatnya menggali secara masif dan terkonsentrasi terkait potensi di sektor sumber daya alamnya. Mengapa itu penting, karena kalau diperhatikan geografis Banten memiliki wilayah pesisir mulai dari Tangerang perbatasan Jakarta-Banten hingga sektor selatan yang berbatasan dengan Banten-Jawa Barat. Potensi wilayah pesisir dan komunitas yang berdiam disekitarnya belum menjadi skala prioritas sebagai sumber penghasilan daerah dan sekaligus perhatian keberdayaan kehidupan masyarakatnya.
Luputnya perhatian kepala daerah selama ini tentang pemberdayaan masyarakat yang berdiam diperkampungan nelayan dan bermatapencaharian dari sumber biota laut. Kondisi luput perhatian itulah, seakan-akan nelayan merupakan komunitas kampung yang termarjinal dan diberikan peringkat selalu miskin. Stigma kemiskinan yang selalu dialamatkan pada komunitas kampung nelayan itulah, sehingga hanya menjadi komoditi program pemerintah semata, dan bahkan luput dari perhatian penataan komonitas layaknya sebagai warga masyarakat yang membutuhkan penghidupan yang layak.
Pemerintah pusat selama ini, sebenarnya sudah sering meluncurkan program pemberdayaan masyarakat di perkampungan nelayan, namun hanya sekedar untuk mempertahankan hidup sementara saja, dan tidak pernah ada program pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Akibatnya nelayan kembali lagi dijuluki stigma sebagai komunitas kampung yang tidak mampu mengembangkan program pemerintah dan pada akhirnya kembali lagi sebagai kampung yang tidak berdaya.
Selain itu komunitas kampung nelayan memiliki keterbatasan akses pendidikan, karena selama ini pendidikan tidak begitu tersentuh secara langsung pada anak-anak perkampungan nelayan. Akankah anak-anak yang berdiam di perkampungan nelayan akan mengalami nasib secara turun menurun yang tidak mampu mengangkat derajatnya dari sektor peningkatan sumber daya manusia yang dapat bersaing untuk dapat hidup dari biota laut?.
Akibat Masuknya Industri
Kampung nelayan yang tertata apa adanya dan kelihatan lebih cenderung kumuh dan kotor, seakan-akan hanya dibiarkan saja oleh pengambil kebijakan dan tanpa di tata dengan baik. Belum lagi kampung nelayan saat ini terusik oleh berbagai pengembangan industri yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Padahal kampung nelayan merupakan warisan bagi bangsa Indonesia yang memiliki potensi sumber daya laut yang sangat potensi untuk dijaga dan lebih dilestarikan keberadaan biota laut sebagai sumber penghidupan masyarakat yang ada diperkampungan nelayan.
Kehadiran pembangunan industri di lingkungan pesisir, telah mengikis keberadaan kampung nelayan yang sudah hadir berpuluh-puluh tahun dan di tempati dari generasi kegenerasi, akan hilang dan lenyap dengan sesaat karena adanya pengembangan industri yang hanya menguntungkan pihak pemodal dan kelompok tertentu. Keberpihakan pemerintah daerah pada pengembangan industrialisasi di kawasan perkampungan dan wilayah penangkapan nelayan, tentu sudah turut ikut menghilangkan sumber kesejahteraan masyarakat kampung nelayan.
Keberpihakan pemerintah pada kampun nelayan, sebenarnya bukan hanya sebatas program kerja, tanpa dibarengi dengan kebijakan yang dapat mempertahankan perkampungan nelayan dan sekaligus wilayah penangkapannya.
Menghilangkan perkampungan nelayan sama saja pemerintah daerah tidak memiliki komitmen untuk menjadi “pengayom” terhadap warganya yang berada di sektor pesisir. Demikian pula kalau pemerintah daerah menghilangkan sektor wilayah penangkapan biota laut nelayan, maka pemerintah tidak memiliki keinginan untuk memberikan peluang penghidupan pada warganya. Masuknya industrialisasi dan pembangunan yang sangat massif dan cenderung tidak memperhatikan kenyamanan serta aspek “kemanusiaan” bagi masyarakat yang berdomisili diperkampungan nelayan dan terganggunya wilayah penangkapan nelayan telah melahirkan keresahan bagi komunitas kampung nelayan.
Industrialisasi dan pembangunan memang salah satu hal terpenting untuk dilakukan oleh sebuah daerah, namun lebih terpenting lagi diperhatikn adalah kemanfaatan bagi masyarakat yang ada diperkampungan nelayan. Kalau pembangunan industri yang dilakukan, hanya akan menghilangkan harkat dan martabat komunitas diperkampungan nelayan, maka pembangunan tidak akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Kondisi disulapnya perkampungan nelayan menjadi perkampungan industri dan kelompok-kelompoknya, tentu akan tercipta suatu persaingan yang tdak berimbang. Artinya industri hanya merekrut keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kelompok tertentu, sedangkan kalau pemerintah menggiatkan pembangunan yang berpihak pada kelompok perkampungan nelayan, maka akan mensejahterahkan masyarakat jangka panjang.
Minimnya Keberpihakan
Maraknya pembangunan industri di Banten khususnya di kawasan perkampungan nelayan, akhir-akhir ini tentu melahirkan keresahan sosial. Dan kemudian, pada ujungnya akan terjadi konflik antara pengembang industri dengan komunitas kawasan perkampungan nelayan. Kondisi itulah, maka kehadiran pemerintah daerah perlu bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk mewadahi jalan yang terbaik dalam hal pemberian ijin pembangunan kawasan.
Ketiadaan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi antara pengembang industri di kawasan perkampungan nelayan dengan warga kampung nelayan, mengakibatkan komunitas nelayan yang terkecil selalu terpinggirkan.
Pemerintah daerah perlu menjadi negosiator jalan tengah untuk mengantisipasi dalam kondisi setiap saat apabila ada perkampungan nelayan yang terusik dengan pengembang industri di kawasan pesisir pantai.
Bukankah secara realitas bahwa di Banten bagian Utara maupun Banten bagian Selatan saat ini lagi terjadi pembangunan yang sangat pesat di kawasan perkampungan nelayan dan mengakibatkan minimnya dan bahkan hilangnya mata pencaharian warga yang bermukim di perkampungan nelayan. Memikirkan komunitas perkampungan nelayan, mungkin bukan hal yang terpenting untuk saat ini, namun yang dipikirkan adalah bagaimana dengan keberlanjutan generasinya, serta dengan keberlanjutan mata pencahariannya.
Kalau semua wilayah perkampungan dan wilayah penangkapan nelayan terkikis dan di ambil alih serta di alihfungsikan menjadi kawasan industri. Kalau itu terjadi, maka dalam jangka pendek kita tidak memiliki lagi kebanggaan sebagai komunitas maritim dan perkampungan nelayan yang selama ini dianggap sebagai bagian warisan nenek moyang kita.
Secara sosiologis bahwa Banten memiliki komunitas masyarakat yang berdiam dan menghabiskan waktunya dari generasi ke generasi menetap diperkampungan nelayan. Kemudian perkampungan itu akan dihilangkan sedikit demi sedikit oleh tahapan pembangunan industri, yang sebenarnya masyarakat sekitar perkampungan nelayan tidak rela meninggalkan kampungnya karena sudah hidup dan menetap dalam waktu yang cukup lama dan telah memegang teguh nilai-nilai bahwa mempertahankan hidupnya hanya bersumber dari laut.
Dan tiba-tiba kondisi itu diubah menjadi perkampungan industri, dan tentunya yang akan mengisi perkampungan nelayan itu adalah komunitas baru yang bekerja di kawasan industri.
Komunitas perkampungan nelayan, masyarakatnya hanya memiliki keahlian sebagai nelayan dan mengelola hasil laut, dan hal itu perlu dipertahankan oleh kebijakan pemerintah daerah.
Kehadiran industrialisasi di kawasan perkampungan dan wilayah penangkapan nelayan, tentu tidak ada siginifikansinya untuk kesejahteraan hidupnya.
Karena komunitas perkampungan nelayan tidak pernah dibekali keahlian untuk masuk dalam dunia industri dalam bidang apapun selain mengelola hasil tangkapannya yang selama ini mereka tekuni. Gubernur terpilih, sudah saatnya memiliki keberanian untuk mengambil langka-langkah bijak, agar masuknya industrialisasi di Banten tidak mengholangkan mata pencaharian nelayan. Pertanyaan yang sering di sampaikan oleh masyarakat nelayan adalah, sektor manakah perhatian pemerintah untuk nelayan, agar tetap dapat eksis dalam mempertahankan hidupnya. Jawaban sederhananya Gubernur perlu sekali-kali menjadi seorang nelayan agar dapat merasakan persoalan di wilayah pesisir dan nelayan, intinya Gubernur harus kembalikan perkampungan nelayan, pasti bisa. Semoga!
