TANGERANG, Pelitabanten.com – Masalah kesehatan di Provinsi Banten kini menjadi fokus utama bagi orang nomor satu di Banten, Wahidin Halim. Menurutnya, pelayanan kesehatan masyarakat menjadi hal yang mutlak harus diberikan. Ia mengharapkan tidak ada lagi rumah sakit swasta maupun pemerintah menolak warganya.
“Kalau ada orang Banten sakit segera fasilitasi, jangan ditolak. Saya akan mati-matian bela warga saya,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim di depan seluruh jajaran manajemen rumah sakit se-Banten, baik milik pemerintah maupun swasta di Rumah Sakit Siloam, Karawaci, Tangerang. Selasa (10/10/2017)
Wahidin Halim meminta komitmen jajaran manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat Banten yang masih dirasa kurang.
“Pemerintah merasa berkepentingan membangun kemitraan dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi rakyat,” kata Wahidin Halim.
Saat ini, kata Wahidin, berbagai kendala dalam proses administrasi penerimaan pasien pengguna kartu sehat dan BPJS menjadi bahasan utama, serta masih adanya rumah sakit yang menolak pasien tidak mampu dengan berbagai alasan. Maka itu, ia mengajak seluruh komponen rumah sakit bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
“Kedepan kita harus mulai berbagi tugas, masyarakat yang tercover oleh BPJS harus dilayani dengan baik. Tetapi masih ada rakyat yang dipinggiran daerah, bahkan di kota masih ada yang belum terlayani dan belum mampu ikut BPJS, itu akan kita bantu,” katanya.
Wahidin Halim juga mengakui, saat ini di Provinsi Banten masih kekurangan tenaga medis terutama untuk ditugaskan di wilayah Selatan Banten.
Pemprov Banten, kata dia, pada tahun 2018 akan membangun rumah sakit jiwa dan tempat rehabilitasi narkoba di Kabupaten Serang.
“Problemnya sekarang kita kekurangan tenaga dokter, apalagi dokter spesialis. Kita sudah merintis Prodi Fakultas Kedokteran di Untirta, namun kita tinggal kekurangan tenaga pengajar. Tahun 2018 nanti kita bantu anggaranya, ini salah satu cara kita menangani persoalan kesehatan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri jajaran pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Banten, Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Persatuan Rumah Sakit Swasta, serta pengelola klinik di Banten.
