Beranda Advetorial Perhatian Wahidin Halim-Andika Hazrumy di Bidang Pendidikan, Mulai Dari Biaya Hingga Sarpras...

Perhatian Wahidin Halim-Andika Hazrumy di Bidang Pendidikan, Mulai Dari Biaya Hingga Sarpras Sekolah

844
BAGIKAN
Perhatian Wahidin Halim-Andika Hazrumy di Bidang Pendidikan, Mulai Dari Biaya Hingga Sarpras Sekolah
Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy

SERANG, Pelitabanten.com – Gubernur Banten Wahidin Halim menginginkan seluruh fasilitas pendidikan di Banten lebih baik dibandingkan sekarang. WH ingin sarana dan prasarana seluruh sekolah di Banten harus baru, layak dan bersih.

“Kita bumi hanguskan sekolah kotor dan tidak layak tersebut,” kata Wahidin dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur tentang Rancangan APBD Banten 2018 di Gedung DPRD Banten, Selasa (21/11/2017).

Wahidin mengatakan, untuk mengurus dunia pendidikan, Pemerintah Provinsi Banten akan all out. Selain sudah komitmen menanggung biaya sekolah gratis untuk tingkat SMA dan SMK, pihaknya juga akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.

“Kita benahi segala yang mendukung untuk perbaikan pendidikan, termasuk membangun sumber daya manusia (SDM) guru, supaya proses belajar mengajar (KBM) bisa maksimal diserap siswa,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wahidin mengungkapkan, urusan pendidikan secara nasional mengalami perubahan peraturan sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, yaitu terkait pengelolaan tingkat SMA/SMK yang semula dikelola pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Maka setelah dialihkan ke pemprov, kita gratiskan itu SMA/SMK. Malu kita sama kota/kabupaten yang sudah menggratiskan lebih dahulu, kasihan yang sekolah di SMA/SMK tapi masih bayar. Tahun 2018, kita gratiskan semua. Itu bentuk atensi kita, bentuk perhatian kita kepada rakyat,” ucapnya.

Wahidin menyadari untuk pembangunan dunia pendidikan perlu anggaran yang cukup besar. Ia pun mewanti-wanti birokrat tidak boleh memotong uang rakyat, karena dari tindakan itu berpotensi menghambat pembangunan.

“Jadi semuanya, dari saya dan pak Wakil Gubernur (Andika Hazrumy) sudah komitmen. Tapi tentunya dari pegawai pun harus punya niat sama untuk memacu pendidikan di Banten lebih maju,” pinta Wahidin.

Pada awal Desember 2017, Pemprov Banten pun akan melakukan perbaikan terhadap ratusan ruang kelas yang dianggap kurang layak. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Engkos Kosasih Samanhudi, total ruang kelas sekolah yang harus diperbaiki di Banten sebanyak 1.000 ruang kelas.

Namun yang sangat prioritas untuk direhab atau diperbaiki berjumlah 350 ruang kelas. Ratusan ruang kelas itu tersebar di sekolah-sekolah pada delapan kabupaten/kota di Banten.

“Ruang kelas yang rusak berat sebanyak 350 lokal dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017. Sisanya sebanyak 650 ruang kelas lagi akan diselesaikan dua sampai tiga tahun mendatang,” kata Engkos, Kamis (16/11/2017).

Selain perbaikan ruang kelas, Dindikbud Banten juga akan memperbaiki layanan peningkatan sistem aplikasi online, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik (guru) dan lain-lain. “Kita juga harus siap memetakan lokasi jika ada pendirian sekolah baru,” tukas Engkos.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, Dindikbud Banten telah memetakan berapa kebutuhan ruang kelas baru (RKB) yang harus dipenuhi. Pemetaan itu dibedakan antara rusak berat, sedang dan ringan.

“Memang untuk membenahi 350 ruang kelas yang rusak dibutuhkan dana sekitar Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Bahkan jika ditotalkan dengan pembenahan yang rusak sedang dan ringan serta pengadaan sarana dan prasarana dibutuhkan dan sekitar Rp200 miliar,” papar Hudaya.

Untuk keberadaan SMA/SMK, Banten sebenarnya masih kekurangan sebanyak 336 unit sekolah. “Jika ada pendirian sekolah baru, lahan juga harus diperhatikan. Jangan sampai di kemudian hari digugat oleh ahli waris,” ujar Hudaya.

Pada bagian lain, Hudaya mengaku diperintahkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memangkas program-program yang bukan prioritas yang selama ini telah dijalankan Dindikbud, seperti kegiatan workhsop.

“Kemudian Dindikbud juga harus melakukan treatment (menangani masalah) pendidikan untuk di Tangerang dan Lebak seperti apa, harus dibedakan, karena demografi dan kultur masyarakat di setiap daerah berbeda-beda,” katanya. [adv-kominfo]