News PPKM Darurat di Kota Tangerang 3 Hingga 20 Juli 2021 Mulai Disosialisasi,...

PPKM Darurat di Kota Tangerang 3 Hingga 20 Juli 2021 Mulai Disosialisasi, Berikut Aturannya

PPKM Darurat di Kota Tangerang 3 Hingga 20 Juli 2021 Mulai Disosialisasi, Berikut Aturannya
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah Mulai Sosialisasikan Aturan Selama PPKM Darurat. Foto Pelitabanten.com (Ist)

, Pelitabanten.com – Kota Tangerang menjadi salah satu dari 42 kota/kabupaten di pulau Jawa dan Bali untuk menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat () darurat.

Aturan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat selama dua pekan mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah mengungkapkan siap melaksanakan amanat pemerintah pusat demi menekan angka penyebaran di Kota Tangerang.

“Kita akan bersinergi dengan unsur TNI Polri untuk menegakkan aturan selama berlakunya ,” ujar Wali Kota saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD Pemkot Tangerang secara daring, Jumat (2/7/2021).

Arief juga menugaskan jajaran Pemkot Tangerang untuk melakukan sosialisasi masif kepada seluruh unsur masyarakat, agar PPKM darurat dapat berjalan efektif.

“Sampaikan dengan bahasa yang baik agar masyarakat dapat mengerti dan memahami kondisi yang terjadi,” tuturnya.

“Misalnya Disnaker sosialisasikan ke Apindo, Disbudpar dengan PHRI, Disindagkop ke dan pusat perbelanjaan,” jelas Wali Kota.

Baca Juga:  Provinsi Pendukung Kebangkitan Zakat, Banten Dianugrahi Baznas Award 2019

“Hari ini mulai sosialisasi dilakukan, ajak tokoh agama dan masyarakat untuk bantu sosialisasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Wali Kota menyampaikan keputusan PPKM darurat menjadi pilihan yang harus ditempuh mengingat kondisi sejumlah fasilitas yang semakin terbatas.

“Prioritas utama kita tetap pada keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Berikut rangkuman Pelitabanten.com 15 aturan PPKM darurat untuk wilayah Jabodetabek:

1. 100 persen work from home untuk sektor non-esensial.

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

3. Untuk sektor esensial, diberlakukan maksimal 50 persen work from office dengan protokol kesehatan ketat, sedangkan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen work from office dengan protokol kesehatan ketat.

Sektor esensial mencakup keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara, sektor kritikal mencakup adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Baca Juga:  Pemkab Lebak Mengimbau Warga, Tidak Menikahkan Anak Usia Dini

4. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari diperbolehkan beroperasi sampai pukul 20.00 WIB dengan
kapasitas pengunjung 50 persen, sedangkan untuk apotek dan
toko obat bisa beroperasi selama 24 jam.

5. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

6. Makan/minum di tempat (dine-in) dilarang di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall. Semuanya hanya melayani delivery/take away.

7. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.

8. Tempat ibadah yang meliputi masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng, ditutup sementara.

9. Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara.

10. Kegiatan seni/budaya, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

Baca Juga:  Pastikan PSBB Kota Tangerang Dipatuhi, Disnaker Sidak Industri

11. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 70 persen dengan protokol kesehatan ketat.

12. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan ketat dan tidak boleh makan di tempat resepsi

13. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1 keberangkatan) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

14. Masker wajib digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Penggunaan face shield tidak diizinkan tanpa penggunaan masker.

15. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan. (Adn)