Digeruduk Ratusan Guru Honorer, Wahidin Halim Temui Pengunjuk Rasa

Digeruduk Ratusan Guru Honorer, Wahidin Halim Temui Pengunjuk Rasa
Gubernur Banten Wahidin Halim temui ratusan pegawai dan guru honorer yang sedang berunjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, Jalan Syekh Nawawi AL Bantani, Kota Serang, Rabu (25/10/2017)

SERANG, Pelitabanten.com – Ratusan pegawai dan honorer dari kabupaten dan kotamadya di Provinsi menggeruduk Kantor Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan di Pendopo Gubernur, Jalan Syekh Nawawi AL Bantani, Kota Serang, Rabu (25/10/2017)

Kedatangan para guru honorer tersebut untuk meminta segera menerbitkan surat rekomendasi untuk pengangkatan calon pegawasi negeri sipil (CPNS) bagi guru honorer yang masuk kategori dua (K2). Alasannya mereka sudah mengbadi cukup lama sebagai tenaga pengajar di maisng-masing wilayah.

Dalam di depan gerbang KP3B tersebut, para guru honorer juga meminta peningkatan karena dinilai masih jauh dari .

Salah seorang guru dari Kota Serang Nuralela mengatakan perhatian pemerintah terhadap guru honorer masih sangat jauh dari harapan. Sebagian besar para guru honorer tersebut hanya mengandalakan dari dana opersional sekolah. Sementara di sisi lain dana BOS tersebut sering kali tersendat pencairannya.

“Kami kadang sering telat mendapatkan honor. Bahkan tidak jarang tunggakan honor juga hingga berbulan-bulan. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, kami kadang pinjam ke rekan kami yang sudah PNS,” kata Nuralela. Serang, Rabu (25/10/2017)

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menenemui ratusan honorer kategori dua (K2) yang melakukan unjuk rasa tersebut. Kedatangan para honorer K2 tersebut menuntut gaji yang layak dan peningkatan status.

Dalam kesempatan tersebut Wahidin mengatakan untuk rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota tidak menjadi masalah. Gubernur akan mendukung tuntutan tersebut. Namun untuk tuntutan di luar wilayah kewenangan , Gubernur mengaku tidak bisa mengabulkan.

“Kalau soal rekomendasi tidak masalah. Kalau soal pengangkatan itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Wahidin Halim.

Wahidin mengaku hanya bisa bekerja sesuai kewenangannya sebagai Gubernur Banten, terlebih Pemerintah Provinsi Banten sedang menghadapi persoalan yang sama, di mana ada 6.000 honorer nonkategori.

Saat ini, kata Wahidin, Pemprov Banten sedang memperjuangkan pegawai honorer K1 dan K2 yang menjadi kewenangan Pemprov Banten. Ia mengaku akan menyampaikan keluhan para honorer khususnya pengangkatan sebagai PNS kepada Presiden Joko Widodo.

Wahidin mengatakan kepada para honorer agar tidak lupa dengan tugas-tugasnya, lakukan dengan niat .

“Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita,” katanya.