Rano Alfath Anggota DPR RI Minta Kemenkumham Tingkatkan Kesejahteraan Sipir dan Petugas Lapas, Salah Satunya yang di Tangerang

Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Al Fath saat mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI di di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). Foto: Jaka/nvl

JAKARTA, Pelitabanten.com – Anggota Komisi III DPR RI, Mohammad Rano Al Fath meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk memperhatikan kesejahteraan sipir dan petugas di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Ia menilai bahwa banyaknya masalah yang terjadi di lapas disinyalir salah satu faktornya adalah karena para pegawai lapas yang belum mendapatkan kesejahteraan.

“Ini penting sekali karena kita tahu bahwa banyak sekali masalah yang ada di lapas, bahkan peredaran narkoba misalnya, atau over kapasitas. Ini mungkin juga bisa disebabkan dari para pegawai-pegawai yang belum mendapatkan kesejahteraan,” ujar Rano saat mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2022.

Politisi PKB Asal Banten Dapil Tangerang Raya itu juga menyinggung kasus yang baru-baru ini di Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang mengenai dugaan praktik jual beli kamar tahanan di Lapas Kelas I Kota Tangerang.

“Di Pengadilan itu terungkap bahwa ada biaya Rp5.000 per minggu untuk bisa tidur di Aula Lapas, dan ada biaya sewa kamar sebesar Rp1 juta sampai Rp2 juta. Biaya-biaya ini mungkin nanti bisa menjadi gambaran dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Lapas bahwa memang kedepan harus sudah mulai ditertibkan tetapi dengan ditambahnya anggaran,” jelasnya.

Oleh karena itu, Rano menyatakan akan memperjuangkan anggaran yang diajukan Kemenkumham di rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingat banyaknya persoalan yang mesti dibenahi terutama pada Lapas.

“Secara prinsip banyak terkait anggaran-anggaran yang lain tapi saya setuju bahwa harus kita perjuangkan anggaran Kementerian Hukum dan HAM ini, Insya Allah bertambah nanti di Banggar dan ini sesuai arahan Pimpinan (Komisi III DPR RI) yang ada di depan,” tandasnya (red)