LEBAK, Pelitabanten.com– Komitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Lebak terus mendapat perhatian berbagai elemen masyarakat. Ridwan alias King Undur-Undur menyatakan kesiapannya untuk turut mengawal dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lebak, pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Ridwan, King Undur-Undur, pengawasan terhadap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan pelaksanaannya sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, aspek kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar target penyelesaian proyek.
“Penggunaan anggaran pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan profesional. Kami siap ikut mengawasi pembangunan infrastruktur Perkim di Kabupaten Lebak agar hasil pekerjaannya benar-benar sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegas Ridwan.
Komitmen tersebut sejalan dengan perhatian Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang sebelumnya mengingatkan pentingnya pengawasan bersama terhadap pembangunan jalan lingkungan.
Sebagaimana dikutip dari Fakta Banten pada Rabu (21/10/2026), Bupati Lebak menyampaikan pesan tegas mengenai kualitas pembangunan.
Baca Juga: Refleksi Hari Pahlawan 2026, GMNI Pandeglang Minta Pemda dan DPRD Kerja Nyata Bukan Retorika
“Awasi bersama! Pekerjaan buruk laporkan. Mau jadi apa Kabupaten Lebak kalau kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi? Renungkan!”
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar untuk pembangunan jalan lingkungan pada Tahun Anggaran 2026. Program tersebut tersebar di 15 kecamatan dan mencakup 20 desa serta kelurahan. Pembangunan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus menunjang aktivitas masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, King Undur-Undur menilai keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan. Informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana kegiatan, spesifikasi teknis, hingga tahapan penyelesaian pekerjaan perlu dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan bertujuan menghambat pekerjaan kontraktor maupun instansi pemerintah, melainkan menjadi bagian dari kontrol sosial agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai standar mutu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas. Setiap temuan, kata dia, perlu disertai informasi dan bukti pendukung serta disampaikan melalui mekanisme pengaduan kepada instansi berwenang.
“Kami ingin pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak benar-benar berkualitas, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai proyek selesai secara administratif, tetapi hasil pekerjaannya tidak sesuai harapan masyarakat. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Baca Juga: Jurnalis Lebak Tempuh Jalur Hukum, Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polda Banten
Ridwan berharap Dinas Perkim Kabupaten Lebak bersama para penyedia jasa dan seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan kualitas dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari terserapnya anggaran atau selesainya pekerjaan, tetapi juga dari mutu hasil pembangunan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (MIR)
