LEBAK, Pelitabanten.com— Persoalan yang melibatkan jurnalis asal Lebak, Jamaludin alias Bejo, dengan Kepala Desa Rahong kini tengah berproses di Kepolisian Daerah (Polda) Banten. Persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan dugaan pencatutan nama yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Pada Jumat (06/11/2026), Jamaludin memenuhi panggilan penyidik di Ruang Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten, Gedung Lantai Dua. Pemanggilan itu merupakan tindak lanjut atas laporan yang dibuatnya pada Sabtu (22/08/2026) terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, yakni aplikasi WhatsApp.
Langkah hukum ini ditempuh Jamaludin sebagai upaya menjaga nama baik, kehormatan pribadi, sekaligus marwah profesi jurnalistik. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak seharusnya diselesaikan melalui adu fisik, ancaman, ataupun tantangan duel.
Diketahui, persoalan ini berawal ketika Jamaludin menjalankan tugas jurnalistik dengan menindaklanjuti pengaduan kelompok tani di wilayah Desa Rahong. Sebagai jurnalis, ia menjalankan fungsi pencarian informasi, melakukan konfirmasi, serta menyampaikan informasi kepada publik sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.
Namun, dalam perkembangannya muncul persoalan yang diduga menyeret nama Jamaludin sehingga menimbulkan keberatan terkait nama baik dan kehormatannya sebagai jurnalis.
Atas dasar tersebut, Jamaludin memilih menempuh jalur hukum dan menyerahkan penanganan persoalan kepada aparat penegak hukum di Polda Banten.
Baca Juga: PKS Kabupaten Tangerang Ajak Kader Jadi Talenta Digital Lewat Sekolah Digital
“Saya tidak mencari musuh. Saya hanya menjalankan tugas jurnalistik atas pengaduan kelompok tani di wilayah Desa Rahong. Ketika persoalan ini sudah menyangkut nama baik dan kehormatan saya sebagai jurnalis, tentu saya memiliki hak untuk mengambil langkah hukum,” tegas Jamaludin alias Bejo.
Ia juga menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat ataupun merasa paling benar.
“Langkah ini bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat atau merasa paling benar. Ini adalah bentuk tanggung jawab dalam menjaga nama baik dan kehormatan jurnalistik. Saya memilih jalur hukum secara bijak dan bermartabat, bukan tantangan duel,” ungkapnya.
Menurutnya, profesi jurnalistik memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apabila terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan atau aktivitas jurnalistik, seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk hak jawab, hak koreksi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Banten serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Jamaludin juga menegaskan bahwa dirinya menghormati hak setiap orang untuk memberikan klarifikasi dan membela kepentingannya melalui jalur hukum.
Baca Juga: Gelar PPAB Raya, GMNI Pandeglang Siapkan Kader Terbaik untuk Pandeglang
Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa perbedaan pendapat maupun keberatan terhadap aktivitas jurnalistik semestinya diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme hukum, bukan melalui intimidasi ataupun tindakan di luar hukum.
Saat ini, proses penanganan persoalan tersebut masih berjalan di Polda Banten. Semua pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
“Saya tidak sedang mencari lawan. Saya hanya ingin nama baik dan kehormatan profesi saya dihargai. Bagi saya, hukum adalah tempat mencari keadilan, bukan kekuatan fisik yang menjadi ukuran kebenaran,” tutup Jamaludin alias Bejo. (MIR)
