PANDEGLANG, Pelitabanten.com– Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 seharusnya tidak hanya menjadi agenda tahunan yang dipenuhi upacara, tabur bunga, dan pidato tentang jasa para pejuang. Lebih dari itu, Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk mempertanyakan sejauh mana cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya rakyat Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (10/11/2026).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pandeglang, Abdul Azis Zulfikar memandang bahwa semangat kepahlawanan tidak boleh berhenti pada romantisme sejarah. Sebab, perjuangan belum selesai selama ketimpangan sosial masih terjadi, pelayanan publik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pembangunan belum dirasakan secara merata oleh rakyat.
Dalam momentum ini, DPC GMNI Pandeglang turut melontarkan kritik terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pandeglang. Sebab, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya seremoni, baliho keberhasilan, laporan administratif, maupun deretan program yang terdengar indah di atas kertas.
Pertanyaan mendasarnya: sudah sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat? Bagaimana kondisi infrastruktur di wilayah pelosok? Bagaimana keberpihakan anggaran terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan kesejahteraan masyarakat kecil? Serta sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah?
“Pemda Pandeglang jangan hanya sibuk membangun narasi keberhasilan, sementara rakyat masih menunggu pemerataan pembangunan. DPRD jangan hanya lantang ketika berbicara di ruang sidang, tetapi kehilangan ketajaman ketika harus mengawasi kebijakan eksekutif,” ungkapnya.
Abdul Azis Zulfikar menyampaikan bahwa Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai merangkai kata. Rakyat membutuhkan kebijakan yang nyata, anggaran yang berpihak, pelayanan yang mudah, dan wakil rakyat yang benar-benar menjalankan mandat konstituennya.
Baca Juga: Gelar PPAB Raya, GMNI Pandeglang Siapkan Kader Terbaik untuk Pandeglang
GMNI memandang bahwa jabatan publik bukanlah kehormatan untuk dipertontonkan, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan bukan hak istimewa untuk menikmati fasilitas negara, melainkan amanah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Hari ini, kita tidak sedang kekurangan orang yang berbicara tentang pengabdian. Kita justru membutuhkan keberanian untuk menguji apakah pengabdian itu benar-benar hadir dalam kebijakan dan tindakan,” pungkas Azis Ketua GMNI Pandeglang. (MIR)
