Pelitabanten.com – COVID-19 terus melanda dunia dan sampai saat ini telah menyebabkan lebih dari 200 juta orang terdiagnosis dan 4 juta orang meninggal. Dihadapkan dengan puncak pandemi lainnya yang disebabkan oleh virus varian Delta yang sangat menular, semua negara di seluruh dunia sangat menantikan kemampuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memperkuat tindakannya untuk menyelesaikan krisis. Menteri Luar Negeri Jaushieh Joseph Wu khusus menulis artikel yang menyatakan bahwa Taiwan siap memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional, dan sekarang saatnya PBB menerima Taiwan.
Menteri Wu mengatakan bahwa dalam menghadapi gelombang pandemi yang meningkat baru-baru ini, Taiwan telah mampu mengendalikannya dengan baik, dan karenanya memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara sahabat dan mitra untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Taiwan memiliki kemampuan anti pandemi yang sangat baik, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan global dengan cepat, dan memberikan bantuan substantif berkelanjutan kepada negara mitra. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang Taiwan memainkan peran konstruktif di dalam struktur PBB.
Menteri Wu menyatakan bahwa di bawah tekanan Republik Rakyat China, yang mana PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan. Namun, teks resolusi tersebut hanya membahas tentang keterwakilan China di PBB, tidak menyebutkan kedaulatan China atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada Republik Rakyat China untuk mewakili Taiwan dalam struktur PBB. Faktanya, Republik Rakyat China tidak pernah memerintah Taiwan, hanya pemerintah Taiwan yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat mewakili Taiwan di kancah internasional. Republik Rakyat China benar-benar salah jika menyamakan Resolusi 2758 PBB dengan “Prinsip Satu China” Beijing.
Menteri Wu mengatakan, kekonyolan ini juga mencakup poin-poin berikut: pemegang paspor Taiwan juga tidak diizinkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers masuk ke PBB untuk wawancara. Satu-satunya alasan perlakuan diskriminatif tersebut adalah masalah kebangsaan. Mengecualikan rakyat Taiwan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya merusak gagasan multilateralisme, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menteri Wu mengatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara mitra di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi “Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, Taiwan tidak hanya bekerja keras untuk mencapai “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” (SDGs, Sustainable Development Goals), tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut “The World Happiness Report 2021” yang diterbitkan oleh “Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan” (SDSN, Sustainable Development Solutions Network), Taiwan adalah yang tertinggi di Asia Timur, dan peringkat ke-24 di dunia, mencerminkan Taiwan telah menerapkan hasil dari SDGs.
Menteri Wu mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan nol emisi karbon pada tahun 2050, Taiwan secara aktif membuat panduan (roadmap) dan merumuskan peraturan terkait untuk mempercepat kemajuan pekerjaan. Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, Taiwan peduli dengan masalah ini.
Menteri Wu menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pemilihannya kembali pada bulan Juni tahun ini, menekankan bahwa pandemi telah membuat semua negara menyadari bahwa kita berbagi kehidupan satu sama lain, hanya dengan bisa menerima partisipasi dari semua pihak, PBB dan semua rakyat negara anggotanya baru bisa benar-benar mendapatkan manfaat. Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu. (rls)
