PANDEGLANG, Pelitabanten.com— Momentum Hari Tani Nasional 2026 menjadi refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk kembali melihat kondisi sektor pertanian sekaligus kehidupan para petani. Sebagai salah satu daerah penghasil pangan di Provinsi Banten, besarnya potensi pertanian Pandeglang dinilai harus diiringi dengan kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan meningkatkan kesejahteraan petani, Pada Kamis (24/09/2026).
Ketua DPC GMNI Pandeglang periode 2026–2028, Abdul Aziz Zulfikar, menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak semestinya hanya diukur dari jumlah produksi yang dihasilkan.
“Jangan hanya menghitung berapa ton padi yang dihasilkan petani. Pemerintah juga harus menghitung berapa biaya yang mereka keluarkan, berapa harga yang mereka terima, dan apakah hasil bertani mampu membuat kehidupan mereka lebih sejahtera,” ujar Abdul Aziz.
Menurutnya, persoalan pertanian di Pandeglang tidak hanya berkaitan dengan produktivitas. Sejumlah aspek lain seperti ketersediaan pupuk dan benih, kondisi irigasi, perlindungan lahan pertanian, pemanfaatan teknologi, hingga kepastian pasar juga menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Petani jangan hanya dicari ketika pemerintah membutuhkan narasi ketahanan pangan. Ketika petani membutuhkan irigasi, sarana produksi, akses pasar dan perlindungan terhadap lahannya, pemerintah juga harus hadir,” tegasnya.
GMNI Pandeglang mendorong agar program pembangunan sektor pertanian tidak berhenti pada kegiatan administratif maupun serapan anggaran, tetapi memiliki dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tani.
“Kalau pertanian disebut sebagai sektor strategis Pandeglang, maka keberpihakan kepada petani harus terlihat dalam kebijakan, anggaran, infrastruktur dan hasilnya. Jangan sampai program banyak, tetapi petani tetap menghadapi persoalan yang sama setiap musim tanam,” katanya.
Selain persoalan produksi dan kesejahteraan, Abdul Aziz juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap keberlanjutan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.
“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan kalau lahan pertanian produktif terus terancam. Pemerintah harus berani memastikan pembangunan tidak mengorbankan ruang hidup petani,” ujarnya.
Dalam momentum Hari Tani Nasional 2026, DPC GMNI Pandeglang mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian, memperbaiki irigasi dan infrastruktur pertanian, memastikan akses terhadap sarana produksi, serta memperkuat posisi tawar petani dalam pemasaran hasil pertanian.
GMNI juga mendorong adanya evaluasi secara terbuka terhadap program dan anggaran sektor pertanian agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat diukur berdasarkan manfaatnya bagi petani.
Abdul Aziz menegaskan, Hari Tani Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintah dalam membangun sektor pertanian.
Baca Juga: Dua Hari Besar, Satu Jeritan: GMNI Pandeglang Guncang Pemkab, Tuntut Solusi Nyata Krisis Rakyat!
“Hari Tani jangan hanya menjadi seremoni tahunan. Ukuran keberpihakan pemerintah bukan seberapa sering petani dipanggil ke acara, tetapi seberapa jauh kebijakan pemerintah mampu membuat petani hidup lebih layak dan memiliki masa depan dari tanah yang mereka garap,” pungkasnya. (MIR)
