TANGERANG, Pelitabanten.com – Puluhan pejabat eselon 2 dari berbagai daerah yang sedang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pimpinan (Diklat PIM 2) di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berdecak kagum setelah menyimak paparan yang disampaikan oleh Dr. H. Wahidin Halim, M.Si., Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI saat sesi yang bertema “Best Practice: Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Mengajar dan menjadi narasumber adalah bagian dari rutinitas WH sebagai akademisi sampai sekarang, ini dilakukan jauh sebelum menjadi wakil rakyat di DPR. Bahkan ia sempat mengajar di beberapa kampus seperti UNPAD, IPDN, dan UNAS. Sekarang lebih intens di Badiklat Kemdagri mengajar para pejabat dan pegawai serta pimpinan daerah seperti DPRD dan Kepala-Kepala Daerah yang mengikuti diklat kepemimpinan.
Saat dibuka sesi dialog dan tanya jawab, ternyata banyak sekali dari peserta diklat yang merespon dan bertanya bahkan mengapresiasi penyampaiannya. “Alhamdulillah, kami beruntung bisa bertemu Bapak yang juga pimpinan Komisi 2, ada rasa lega mendengar paparannya terutama terkait posisi PNS atau ASN yang pada Pilkada selalu jadi korban politisasi. Tolong Bapak berikan juga kunci kesuksesan saat memimpin Kota Tangerang kepada kami hingga banyak meraih prestasi, dan juga kiat-kiat bagaimana mengelola birokrasi di tengah tekanan politik DPRD dan aparat hukum?” Tanya Ir. Siti Rahmi Fatmawati, M.P., Kepala Badan Ketahan Pangan Pemprov Kalimantan Selatan di Badiklat Kemdagri Kalibata Jakarta, Selasa (26/4/2016)
Pujian datang dari Hendrizal Azhar, SH. MH., Kepala Dinas di Pemkot Padang “Saya kagum, ternyata beliau punya pengalaman panjang di birokrasi pemerintahan, jadi yang beliau sampaikan tidak semata teoritik tapi juga empirik berdasarkan fakta-fakta pengalaman. Ini sangat berharga buat kami di daerah” pujinya.
Beda lagi komentar peserta lain asal Pemkab Bekasi, “Beliau ini serba bisa, sebagai akademisi sangat kompeten, dunia birokrasi sangat faham dan kaya pengalaman, juga sebagai politisi mengantarkannya jadi pimpinan Komisi 2. Beliau faham betul isi perut birokrasi pemerintahan” Heran Hudaya, yang juga Kadis Infokom ini.
Dalam paparannya, mantan Walikota Tangerang 2 periode ini selain menyampaikan isu-isu strategis dan aktual terjadi pasca perubahan UU Pemerintahan Daerah dan UU Pilkada yang saat ini proses revisi kedua masih berjalan di Panja Komisi 2 DPR RI, ia juga membagi berbagai kiat-kiat memimpin birokrasi yang berdasarkan pengalamannya sejak menjadi Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas, Sekda, sampai Walikota 2 periode. “Terbitnya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hakekatnya untuk melindung aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Anda jangan sungkan dan ragu bila mengalami ketidakadilan kebijakan pimpinan soal karir dan posisi jabatan, terlebih sedang ramai musim Pilkada di Indonesia. Pondasinya sudah jelas bahwa seleksi dan promosi harus sistem merit; adil dan kompetitif juga fairness, bahkan UU melindungi pegawai dari intervensi politik yang semena-mena. Adukan saja ke KASN, bila KASN yang tidak responsif segera laporkan ke saya. Karena KASN, MenPAN RB, dan BKN itu mitra kerja Komisi 2” Terang WH yang dikenal paling getol memperjuangkan hak-hak Tenaga Honorer K2 ini.
Bakal calon gubernur Banten ini juga mengatakan bahwa untuk menjadi tim efektif dalam penyelenggaraan daerah harus berangkat dari tujuan yang jelas dan pembagian peran sesuai kompetensi, harus ada penghargaan terhadap individu yang nerorientasi pada proses dan hasil serta komitme dalam embangun hubungan baik antar sesama tim, baik atasan maupun bawahan. “Salah satu ciri-ciri tim efektif adalah adalah terbangun informalitas seperti suasana nyaman, santai dan tidak kaku, serta partisipatif dengan melibatkan pegawai untuk diskusi atau berpendapat yang saling menghargai. Pegawai juga manusia, jadi harus dihargai sisi kemanusiaannya” Ujarnya.
