KOTA TANGERANG,Pelitabanten com. – Pelaksanaan Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke-XXXIV di Kota Tangerang diwarnai ketegangan pada rabu malam (2/09). Sejumlah musyawirin melakukan aksi protes dan mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM segera memberikan kepastian terkait waktu dan tuan rumah Muktamar IMM ke-XXI.
Ketegangan muncul dalam sidang pleno ketika peserta mempertanyakan belum adanya keputusan mengenai dua agenda penting tersebut. Padahal, hingga pelaksanaan Tanwir, masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP IMM disebut telah melewati batas waktu sesuai ketentuan organisasi.
Selain soal Muktamar, dinamika juga terjadi terkait hak suara DPD IMM Papua Barat Daya. Sejumlah musyawirin memprotes tidak diakomodasinya suara DPD tersebut dengan alasan delegasi atau dasar legitimasi tidak tercantum dalam Tanfidz.
Hal ini dipertanyakan peserta karena SK kepengurusan DPD IMM Papua Barat Daya disebut ditandatangani langsung oleh DPP IMM.
“Kalau SK kepengurusan DPD ditandatangani oleh DPP, maka harus dijelaskan secara transparan mengapa kemudian suara mereka tidak diakomodasi dalam forum Tanwir,” ujar salah satu musyawirin dalam forum.
Musyawirin menilai Tanwir seharusnya menjadi ruang menyelesaikan persoalan organisasi secara demokratis, transparan, dan sesuai konstitusi IMM. Mereka mendesak setiap keputusan memiliki dasar organisasi yang jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta.
Baca Juga: Lapas Kelas I Tangerang Jadikan Maulid Nabi Momentum Perubahan Warga Binaan
Desakan paling keras adalah agar DPP IMM tidak kembali menunda Muktamar IMM ke-XXI. Musyawirin menegaskan Muktamar harus dilaksanakan paling lambat Desember 2026 sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi dan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan.
Apabila hingga batas waktu tersebut DPP IMM tidak juga melaksanakan Muktamar, DPD IMM se-Indonesia mengancam akan melakukan langkah protes secara kelembagaan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
“Persoalan waktu pelaksanaan Muktamar tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. DPP IMM diminta segera memberikan kepastian, transparansi, serta menjelaskan tahapan pelaksanaan Muktamar IMM ke-XXI,” tegasnya Kamis (3/09)
Ancaman protes ke PP Muhammadiyah menunjukkan persoalan ini sudah menjadi perhatian serius di tingkat daerah. Para musyawirin berharap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi sebelum berkembang menjadi konflik kelembagaan yang lebih luas.
