Jakarta, Pelitabanten.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ananta Wahana menanyakan soal kelanjutan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang kepada PT Adhi Karya (Persero).
Pasalnya, menurut legislator PDIP asal Banten itu, informasi terkait proyek pembangunan jalan tol Serang ke Panimbang simpang siur dan tidak terdengar lagi.
“Informasi proyek tol ini kan seolah-olah tenggelam. Sebetunya bagaimana kelanjutannya, apa kendalanya, dan apa solusinya,” tanya Ananta kepada Dirut PT Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Padahal, kata Ananta, warga Banten membutuhkan informasi terkait itu. Soalnya, pembangunan ruas tol Serang-Panimbang diharapkan akan berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat di wilayah selatan Banten.
“Saya juga ingatkan, bahwa Douwes Dekker dalam bukunya Max Havelaar kalau kita baca sebetunya itu bentuk protes terhadap kondisi ketimpangan, ketidakadilan dan kemiskinan yang saat itu digambarkan di Banten,” ungkap Ananta Wahana.
“Dan dalam Max Havelaar ada keyakinan kalau Rangkas sejahtera maka nusantara (baca, Indonesia) sejahtera,” imbuhnya.
Terkait soal rights issue, Ananta mewanti-wanti Adhi Karya agar cermat dan hati-hati serta harus melakukan skenario-skenario jika rights issue itu tidak mencapai target.
“Perlu belajar dari apa yang terjadi pada rights issue Waskita Karya yang tidak target karena dapatnya sedikit. Bahkan sahamnya terus melorot sampai sekarang,” ujarnya.
Kendati Ananta juga mengapresiasi BUMN-BUMN Karya, termasuk Adhi Karya yang ikut menyelesaikan ketika Banten ada proyek-proyek mangkrak saat itu sehingga kondisinya menjadi normal, membaik.
Selanjutnya, kepada Dirut PT Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro, wakil rakyat dari Dapil Banten III Tangerang Raya itu mengingatkan kembali bahwa Perumnas pernah berjaya pada masa lalu.
Menurut Ananta, pada masa kejayaan Perumnas itu sangat cerdik dan cerdas dalam memilih lokasi untuk perumahan.
Bahkan, kata dia, lokasi yang dulunya dikatakan “tempat buang jin” disulap oleh Perumnas, dan sekarang lokasi itu berdampingan dengan perumahan elit dari pengembang besar.
“Lah, kenapa sekarang sepertinya melempem. Padahal rumah adalah kebutuhan dasar manusia, dan harus terpenuhi untuk semua rakyat,” ungkapnya.
Ananta menyebut, bahwa ditengah kebutuhan tempat tinggal layak yang cukup tinggi, terutama bagi kaum milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Maka dia berharap, PT Perum Perumnas dapat mengulang kembali kejayaannya dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan akan rumah murah yang dapat diakses oleh segenap rakyat Indonesia.
“Saya perlu ingatkan, sekitar tahun 1950 an, Bung Hatta mengatakan bahwa negara berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Dan itu harus terlaksana sebagai wujud keadilan sosial yang menjadi tujuan negara,” ucapnya.
Sementara itu, dalam tanggapannya, Dirut PT Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson menyampaikan, bahwa pihaknya tetap konsen untuk merampungkan proyek-proyek jangan sampai terlewat.
Dia menjelaskan, untuk pembangunan ruas tol Serang-Panimbang sepanjang 84 kilometer (km) yang mulai dari tol Tangerang-Merak KM 64, Seksi 1 sudah selesai dan sudah diresmikan.
“Seksi 1 sepanjang 26,5 km menghubungkan Serang-Rangkasbitung sudah dioperasikan pada 2021,” ujarnya.
Sekarang, kata dia, proses pembangunan dilanjutkan pada Seksi 2 sepanjang 24,17 km menghubungkan Rangkasbitung-Cileles yang sedang dikerjakan pembangunan fisiknya.
“Sementara untuk Seksi 3 itu menghubungkan Cileles dengan Panimbang sepanjang 33 km,” imbuhnya.
Kemudian, Entus juga menjelaskan, ruas tol Serang-Panimbang ini 51 km yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 adalah investasi. Sementara untuk Seksi 3 memang harus di sharingkan oleh pemerintah.
“Pemerintah sepakat menggunakan dana dari Cina 55 persen. Kemudian Wijaya Karya 22,5 persen, dan Adhi Karya 22,5 persen. Dan proyek tol Serang-Panimbang target selesai pada 2024,” ungkapnya.
Terkait soal rights issue, Entus menjelaskan, bahwa hal itu dilaksanakan seiring dengan adanya suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,97 triliun.
Menurut Entus, Adhi Karya adalah perusahaan terbuka dengan kepemilikan saham pemerintah 51 persen.
Dia berharap dengan PMN diiringi rights issue dapat mempertahankan komposisi supaya pemerintah tetap 51 persen dan publik 49 persen.
“Mudah-mudahan rights issue ini bisa diserap oleh masyarakat pemegang saham,” katanya.
Meski dalam kajian risiko, sambung dia, bila terjadi nanti ada bagian masyarakat yang tidak terserap tentu porsi pemerintah ini akan naik.
“Hal itu akan lebih baik bagi pemerintah,” imbuhnya.
Sementara Dirut PT Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menyampaikan tanggapan, bahwa apa yang disampaikan Ananta Wahana juga menjadi cita-cita Perumnas.
“Kami juga ingin mengembalikan Perumnas seperti yang lalu,” terangnya.
Meskipun, kata dia, sekarang ini kapasitas bangun perusahaan pelat merah itu hanya 14 hingga 16 ribu unit per tahun.
Serta terkendala ketersediaan lahan yang cocok harganya dengan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Maka dari itu, lanjut dia, PT Perum Perumnas untuk bisa memenuhi permintaan perumahan MBR melakukan revitalisasi kawasan-kawasan rusun yang dibangun Perumnas masa lalu.
“Kami mencoba merevitalisasi kawasan rusun itu, semuanya di tempat-tempat strategis supaya menarik konsumen,” jelasnya.
Selain itu, Perumnas juga berupaya untuk menarik dan mendapatkan tanah-tanah di dalam kota. Karena banyak tanah-tanah milik BUMD, BUMN dan pemerintah termasuk tanah milik kementerian, dan pihak Perumnas sudah melakukan identifikasi.
“Penugasan kami adalah untuk membangun rumah bagi MBR. Maka untuk mewujudkan itu semua kami mengajukan PMN non tunai pada tahun 2023,” imbuhnya.
