PANDEGLANG, Pelitabanten.com– BEM STISIP Banten Raya menggelar Audiensi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang menindaklanjuti berbagai persoalan seputar kesehatan mulai dari tingginya angka TBC, DBD, Kesehatan Mental, dan sebagainya, pada Rabu (3/06/2026).
Audiensi ini digelar sebagai bagian dari advokasi mahasiswa yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Wilayah Kabupaten Pandeglang. Namun, ketika persoalan ini dihadapi, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pandeglang tidak hadir dan memilih untuk mangkir saat berhadapan dengan para Mahasiswa BEM STISIP Banten Raya.
Ahmad Hadi, Presiden Mahasiswa Banten Raya mengaku kecewa dengan proses dan hasil Audiensi yang telah dilaksanakan, lantaran ketidak hadiran Kadis dan/ atau Sekdis dalam ruangan audiensi.
“Jujur kami kecewa karena Kadis maupun Sekdis tidak hadir pada saat Audiensi berlangsung, padahal yang kami soroti dan kawal itu berkaitan dengan sejauh mana kinerja Kepala Dinas Kesehatan. Serta penentu dalam mengambil kebijakan karena mereka adalah pucuk pimpinan dalam mengambil kebijakan yang sangat berarti untuk masyarakat”, ujarnya.
Ahmad Hadi melihat, ketidakhadiran pucuk pimpinan adalah tanda ketidakpedulian untuk bekerja secara maksimal.
“Lebih baik Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang dan Sekdis Kesehatan Pandeglang mundur dari jabatannya,” ungkapnya.
Senada, dengan Ayu Riska, Wakil Presiden Mahasiswa STISIP Banten Raya yang menyoroti kekecewaan, dimana jauh sebelum audiensi dilaksanakan, tepat ketika mereka mencoba untuk bersurat kepada Dinas Kesehatan mengatakan salah alamat.
“Padahal yang kami persoalkan dan perjuangan berkaitan dengan kesehatan, miris sekali. Kami bersurat waktu itu perihal memohon kawalan berupa materil maupun imateril kepada Dinkes Pandeglang untuk ikut mengawal Adik Farhan yang sedang berjuang melawan penyakit Tumornya, malah dikatakan salah alamat sama mereka”, terangnya.
Pihak Dinas Kesehatan yang diwakili sejumlah dokter spesialis menjelaskan bahwa penanganan berbagai persoalan kesehatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Kesehatan semata. Selain itu, keterbatasan anggaran juga disebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan.
“Persoalan kesehatan tidak bisa ditangani sendiri oleh Dinas Kesehatan, perlu kolaborasi semua pihak dan tentu ada keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan kami,” ujar salah satu perwakilan Dinas Kesehatan dalam audiensi tersebut.
Namun demikian, penjelasan tersebut dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab substansi pertanyaan yang diajukan mahasiswa. (MIR)
