FMUK Tolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari Ujung Kulon, Sampaikan Lima Tuntutan

FMUK minta Pemerintah pertahankan Badak Ujung Kulon, pada Sabtu (21/11/2026).
FMUK minta Pemerintah pertahankan Badak Ujung Kulon, pada Sabtu (21/11/2026).

PANDEGLANG, Pelitabanten.com– Rencana pemindahan Badak Jawa atau badak bercula satu dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari Forum Masyarakat Ujung Kulon (FMUK). Forum tersebut meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat dan mengkaji kembali berbagai kebijakan yang dinilai berkaitan dengan keberlangsungan kawasan Ujung Kulon, pada Sabtu (21/11/2026).

Sikap tersebut disampaikan Endang selaku tokoh masyarakat bersama Abah Joni sebagai Ketua Forum Masyarakat Ujung Kulon (FMUK). Keduanya menegaskan bahwa Badak Jawa merupakan satwa langka yang telah menjadi bagian penting dari identitas, kekayaan alam, dan warisan konservasi Ujung Kulon.

Menurut FMUK, keberadaan badak bercula satu harus tetap dipertahankan di habitat alaminya, yakni kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah membatalkan seluruh rencana pemindahan satwa tersebut ke Alas Purwo, Jawa Timur.

Dalam pernyataan sikapnya, FMUK menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Pertama, menolak pemindahan Badak Jawa atau badak bercula satu dari kawasan Ujung Kulon. FMUK meminta agar satwa tersebut tetap berada di habitat aslinya sebagai bagian dari kekayaan alam dan warisan dunia yang harus dijaga kelestariannya.

Kedua, meminta pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Baca Juga: Lebih dari Enam Orang Diduga Terlibat, GMS Desak Kasus Pengeroyokan RM di Wilayah Hukum Cijaku Diusut Tuntas

Ketiga, mendesak revisi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011–2031. Secara khusus, FMUK meminta Pasal 41 ayat (2) dihapus.

Keempat, meminta Gubernur Banten mengevaluasi usulan Dinas Pertambangan dan Energi kepada Kementerian ESDM RI terkait Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan Ujung Kulon.

Kelima, FMUK secara tegas meminta seluruh rencana pemerintah terkait translokasi atau pemindahan lokal Badak Jawa ke Alas Purwo, Jawa Timur, dibatalkan.

Endang selaku tokoh masyarakat menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Ujung Kulon perlu menjadi perhatian pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut kawasan tersebut. Menurutnya, masyarakat setempat memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan lingkungan, kelestarian satwa, serta masa depan wilayah Ujung Kulon.

Sementara itu, Abah Joni selaku Ketua FMUK menegaskan bahwa lima tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya keterbukaan, kajian menyeluruh, serta pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah.

FMUK berharap Bupati Pandeglang, Gubernur Banten, hingga Presiden Republik Indonesia dapat mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya warga Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Baca Juga: Menyelamatkan Badak Jawa, Lebih dari Sekadar Mencari Habitat Kedua

Bagi FMUK, persoalan Badak Jawa bukan semata-mata menyangkut rencana pemindahan satwa, melainkan juga berkaitan dengan keberlanjutan konservasi, tata ruang wilayah, serta masa depan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Melalui pernyataan sikap tersebut, FMUK berharap pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan secara transparan sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak terhadap kawasan Ujung Kulon dan masyarakat sekitarnya,” pungkasnya. (MIR)