
Oleh:
Dr. Arif Nugroho, M.AP
(Dosen dan Dekan Fakultas Pascasarjana Institut Kemandirian Nusantara, Banten)
PANDEGLANG, Pelitabanten.com– Ada hubungan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya antara Banten dan Banyuwangi. Selama sekitar 15 tahun tinggal dan bekerja di Banten, saya mengenal Ujung Kulon sebagai salah satu kekayaan alam paling berharga di daerah ini. Sementara itu, Banyuwangi adalah tanah asal saya, tempat Taman Nasional Alas Purwo berada. Kini, kedua kawasan tersebut bertemu dalam satu persoalan penting, yaitu masa depan Badak Jawa.
Seluruh populasi liar Badak Jawa saat ini hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon. Kenyataan ini menyimpan risiko besar. Jika terjadi bencana alam, wabah penyakit, atau gangguan ekologis berskala luas, kelangsungan hidup spesies ini dapat terancam sekaligus. Ketergantungan pada satu habitat membuat upaya perlindungan tidak cukup hanya dengan memastikan kawasan yang ada tetap terjaga.
Karena itu, gagasan mengembangkan habitat kedua patut diperhatikan. Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi mulai dijajaki sebagai salah satu kemungkinan. Namun, kita perlu berhati-hati agar harapan tidak mendahului hasil penelitian. Hutan yang luas dan tampak lestari belum tentu sesuai bagi kehidupan Badak Jawa. Ketersediaan pakan dan air, ruang jelajah, keamanan, kesehatan satwa, serta daya dukung ekosistem harus diperiksa secara menyeluruh.
Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 17 November 2026 menjelaskan bahwa habitat kedua dimaksudkan untuk membangun populasi tambahan, bukan memindahkan seluruh populasi dari Ujung Kulon. Alas Purwo masih membutuhkan kajian tersendiri. Belum ada keputusan final mengenai penetapan lokasi maupun pelaksanaan program tersebut. Sikap hati-hati ini justru diperlukan agar upaya penyelamatan tidak menimbulkan persoalan baru.
Namun, ada hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih besar. Persoalan habitat kedua bukan semata-mata persoalan menemukan kawasan yang cocok. Ini juga menyangkut kemampuan negara mengelola kepentingan yang berbeda dalam satu tujuan bersama.
Baca Juga: Pemindahan Badak Jawa: Apakah Kepentingan Konservasi dan Ekologi atau Kepantingan Lain
Konservasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola taman nasional, peneliti, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan warga sekitar kawasan. Masing-masing memiliki kewenangan dan kepentingan. Tanpa koordinasi yang sungguh-sungguh, kebijakan mudah terjebak dalam pembagian urusan antarlembaga. Rencana dapat disusun, pertemuan dapat dilakukan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum tentu bergerak searah.
Padahal, alam tidak mengenal batas administrasi. Kerusakan ekosistem tidak menunggu pembagian kewenangan selesai dibicarakan. Karena itu, keberhasilan konservasi sangat bergantung pada kejelasan tanggung jawab, keterbukaan informasi, dan konsistensi kerja antarlembaga. Jangan sampai prosedur birokrasi justru menjadi penghambat ketika perlindungan membutuhkan tindakan nyata.
Masyarakat sekitar juga tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai pihak yang diminta menjaga kawasan. Pengalaman kajian habitat kedua yang disampaikan BRIN menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat dapat berbeda antara satu lokasi dan lokasi lainnya. Artinya, kelayakan ekologis tidak otomatis diikuti dukungan sosial. Kondisi ekonomi, hubungan masyarakat dengan kawasan hutan, dan harapan terhadap manfaat konservasi ikut menentukan.
Pelajaran ini penting bagi penjajakan Alas Purwo. Masyarakat perlu dilibatkan sejak awal, bukan setelah keputusan dibuat. Kepentingan konservasi harus berjalan seiring dengan kesempatan meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Perlindungan alam akan lebih kuat jika warga merasa menjadi bagian dari upaya tersebut.
Bagi saya, isu ini memiliki makna tersendiri. Banten telah menjadi tempat saya mengabdi selama bertahun-tahun, sedangkan Banyuwangi adalah daerah tempat saya berasal. Saya berharap Ujung Kulon terus terlindungi dan Alas Purwo dapat dikaji secara serius sebagai kemungkinan habitat tambahan. Namun, harapan itu harus disertai penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan tata kelola yang tidak terjebak kepentingan sektoral.
Pada akhirnya, menyelamatkan Badak Jawa adalah ujian bagi kesungguhan negara menjaga masa depan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari apa yang berhasil didirikan, tetapi juga dari apa yang mampu dipertahankan. Jalan dan gedung dapat dibangun kembali. Kebijakan dapat diperbaiki. Namun, jika Badak Jawa punah, tidak ada kebijakan yang dapat mengembalikannya.
Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal Badak Jawa melalui foto dan cerita. Mereka berhak mewarisi alam Indonesia yang masih hidup. (*)













