
Oleh:
Prof. Dr. Delly Maulana, MPA
(Guru Besar Kebijakan Lingkungan Universitas Serang Raya)
BANTEN, Pelitabanten.com– Isu pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan isu yang strategis terkait masa depan konservasi lingkungan, perlindungan, dan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, khususnya di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Dalam prespektif kebijakan lingkungan, Badak Jawa bukan hanya sekadar satwa liar yang kebetulan keberadaannya ada di Ujung Kulon Provinsi Banten. Namun, Badak Jawa saat ini telah menjadi bagian dari identitas ekologis, kekayaan biodiversitas, dan aset konservasi Provinsi Banten. Oleh karena itu, apabila ada muncul gagasan untuk memindahkan populasi ke Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur maka Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil posisi kebijakan yang jelas. Pertama, kepentingan konservasi. Pemerintah Provinsi Banten harus memastikan bahwa Ujung Kulon harus tetap menjadi habitat utama Badak Jawa. Melalui beberapa program meningkatkan penguatan patroli, perlindungan habitat, pencegahan perburuan, pengendalian ancaman ekologis, dan pemantauan populasi harus tetap menjadi prioritas; dan yang Kedua adalah kepentingan ekologis. Apakah rencana pemindahan Badak Jawa mengedepankan kepentingan yang berkaitan dengan upaya menjaga, melindungi, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan lingkungan hidup, atau sebaliknya ada kepentingan lain dari rencana pemindahan tersebut.
Perlu diketahui bahwa kawasan Ujung Kulon ditetapkan sebagai sebagai taman nasional melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 284/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992. Pada tahun itu pula, Komisi Warisan Alam Dunia UNESCO mengukuhkan kawasan seluas 120.551 hektar tersebut sebagai warisan alam dunia (the natural world heritage site) dengan Surat Keputusan Nomor SC/Eco/5867.2.409 Tahun 1992. Artinya kebijakan ini seharusnya dijaga dengan kebijakan selanjutnya, terutama kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang harus mengacu pada kebijakan-kebijakan lainnya sehingga kebijakan ini tidak boleh bersifat “adaptif” yang mudah diubah demi melayani perizinan industri, melainkan harus dijalankan secara konsisten dengan komitmen keberlanjutan.
Oleh karena itu, kebijakan pemindahan Badak Jawa harus didasarkan pada kajian kelayakan ekologis, analisis risiko, keberlanjutan populasi, kesejahteraan satwa, dan menjamin keberlanjutan spesies, bukan kepentingan lain. Ingat kerusakan di bumi banyak disebabkan oleh perilaku manusia yang melampaui batas, mengeksploitasi sumber daya alam, dan mengabaikan keseimbangan kehidupan. “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia…”( QS. Ar-Rum: 41)













