Diduga Tidak Berizin, Perusahaan Peleburan Alumunium di Ranca Kebo Tetap Beroperasi

Diduga Tidak Berizin, Perusahaan Peleburan Alumunium di Ranca Kebo Tetap Beroperasi

KABUPATEN .Pelitabanten.com – 
Perusahaan yang berdiri ditengah pemukiman penduduk tepatnya yang berlokasi di Kampung Ranca Kebo RT 012/04 No. 15 Desa Mekar Jaya Panongan   tidak mengantongi perijinan,baik itu perijinan lingkungan maupun perijinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ().

Saat sejumlah awak Media mendatangi lokasi terlihat kebulan asap di lokasi perusahaan tersebut,salah satu pekerja yang enggan di sebutkan namanya menjelaskan bahwa saat itu baru selesai dilakukan pembakaran “,jelasnya Senin (22/11/2021).

Diduga Tidak Berizin, Perusahaan Peleburan Alumunium di Ranca Kebo Tetap Beroperasi

“Dirinya juga mengatakan bahwa pemiliknya sedang tidak berada di tempat alias sedang berada di luar, perusahaan peleburan alumunium tersebut selain diduga tidak mengantongi izin juga dapat mencemari lingkungan karena dari asap pembakaran menghasilkan karbon dioksida yang dapat membahayakan kesehatan warga masyarakat di sekelilingnya.

Dari salah satu tenaga kerja yang belakangan di ketahui sebagai Mandor diperusahaan tersebut team media mendapatkan Nomor Handphone yang di akuinya adalah Nomor Handphone dari pemilik perusahaan, Namun saat sejumlah awak media menghubungi melalui sambungan WhatsApp, pemilik tersebut mengatakan,” Salah sambung Pak ” katanya.

Diduga Tidak Berizin, Perusahaan Peleburan Alumunium di Ranca Kebo Tetap Beroperasi

Dengan adanya keterangan dari mandor serta laporan dari warga masyarakat diduga kuat perusahaan tersebut tidak mengantongi surat ijin,hal ini jelas melanggar Undang Undang yang tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah )