Pelitabanten.com – Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, banyak yang bisa dilakukan masyarakat pesisir untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan hasil laut. Berbagai jenis ikan yang berada di lautan Indonesia sangatlah menunjang perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dimana hasil penangkapannya dapat dijual terhadap masyarakat lokal maupun masyarakat antar pulau dan juga dapat di ekspor ke luar negeri.
Maluku Utara adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terbagi oleh beberapa pulau, diantaranya pulau Halmahera, Cibi, Taliabu, Bacan, Morotai, Ternate, Obi, Tidore, Makian, Kayoa juga Gebe, masyarakat disana rata-rata bertempat tinggal di daerah pesisir, sehingga tidak sedikit yang mengharapkan hasil laut untuk meningkatkan taraf hidup mereka, meski disana juga terdapat masyarakat yang perekonomiannya mengandalkan pertanian juga bekerja di perkantoran, baik pegawai negeri maupun swasta ataupun buruh sekalipun. Sehingga disinilah peran penting transportasi laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Maluku Utara untuk mendorong lajunya perekonomian dan menekan kesenjangannya.
Arifai selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Usaha Kepelabuhan, Kantor Kesyahbandara Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate, memaparkan bahwa transportasi laut sangatlah dibutuhkan masyarakat Kota Ternate maupun beberapa kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara, karena selain untuk menampung masyarakat yang aktifitas kerjanya di pulau yang berbeda, kapal-kapal Perintis juga dibutuhkan untuk mengangkut hasil laut maupun pertanian untuk dikirim ke berbagai pulau di Maluku Utara, Selasa, (29/12/15).
Aktifitas masyarakat Ternate pun tidak sedikit yang mengandalkan transportasi laut untuk menyebarang kepulau Tidore begitupun sebaliknya, dari apa yang disampaikan Arifai bahwa masyarakat Ternate banyak yang bekerja di Ternate dan masyarakat Tidore tidak sedikit yang bekerja di Ternate, bahkan untuk membeli kebutuhan pokokpun masyarakat Tidore harus ke Ternate.
Mengulas sebuah sejarah, bahwa Provinsi Maluku Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku yang tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1999 dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999, adapun yang menjadi dasar pemekaran pada saat itu seperti pada provinsi lainnya di Indonesia adalah untuk percepatan pembangunan.
Pelabuhan Goto, Soasiao, Tidore sebelum pemekaran tahun 2010 lalu, terdapat perputaran ekonomi masyarakat pesisir yang baik, sebab di pelabuhan tersebut aktifitas perdagangan sangatlah ramai yang didukung oleh banyaknya kapal Perintis yang bersandar sehingga aktifitas pelabuhan benar-benar dapat menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat pesisir setempat. Setelah pemekaran menjadi Provinsi Maluku Utara, pelabuhan di Soasio tidak lagi menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal Perintis, sehingga perekonomian masyarakat pesisir di Tidore sangatlah menurun dikarenakan dengan berkurangnya aktifitas kapal perintis, pasar perdagangan terlihat sepi.
Dengan telah dilakukannya pengembangan pembangunan Pelabuhan di Soasio yang didukung gudang-gudang pengumpul ikan, dari situlah akan menjadi solusi dan mendorong kembali peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Tidore, dikarenakan para nelayan masyarakat pesisir setempat dapat menyimpan hasil tangkapannya di sana dan secara langsung dapat mendorong dikembangkan kembali pasar rakyat yang menjual berbagai jenis ikan dan hasil laut serta didukung kebutuhan pokok lainnya.
Dalam perkembangannya, pasar rakyat di Pelabuhan Goto, Soasio, Tidore dapat menjadi pusat perdagangan ikan dan hasil laut lainnya yang dapat menjadi manfaat lebih bagi masyarakat setempat, karena untuk membeli ikan dan kebutuhan pokok lainnya masyarakat tidak perlu lagi harus menyebrang pulau dan harga-harganya akan lebih stabil.
Apabila hasil tangkapan ikan para nelayan masyarakat Tidore dapat dipusatkan di tempat pengumpul ikan pelabuhan Goto dan telah mencukupi bahkan melebihi kebutuhan masyarakat setempat ataupun masyarakat Maluku Utara, hasil-hasil laut masyarakat pesisir dapat diekspor dan pastinya akan lebih meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
Peluang yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di Maluku Utara harus didorong oleh peran dari Pemerintah Daerah dengan Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Laut untuk mendukung terciptanya masyarakat pesisir yang mandiri dan maju. Pemda dalam hal sarana pasar tradisional, sementara Kemenhub dalam hal penambahan kapal perintis sebagai sarana transportasi yang sangat penting.
