News Jelang Unras ke Jakarta, Polisi dan TNI Ajak Mahasiswa Kota Tangerang Dialog

Jelang Unras ke Jakarta, Polisi dan TNI Ajak Mahasiswa Kota Tangerang Dialog

Jelang Unras ke Jakarta, Polisi dan TNI Ajak Mahasiswa Kota Tangerang Dialog
Kapolretro Tangerang Kota Ajak Mahasiswa Dialog Jelang Unras ke Jakarta. Foto Iwan K Halawa Pelitabanten.com

, Pelitabanten.com — Rencana aksi Unjuk rasa (Unras) Mahasiswa ke Gedung MPR/ bakal di lakukan pada Senin, 23 September 2019 Besok.

Selain Jakarta, Aksi ini juga akan di ikuti seluruh eleman organisasi kemahasiswaan yang berada  di Kota Tangerang.

Diketahui para mahasiswa tersebut menggelar aksi dalam rangka menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU-KPK) dan Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang dinilai kontroversial.

Jelang aksi unras tersebut Kombes Pol Abdul Karim mengajak perwakilan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Tangerang untuk berdialog, Sabtu (21/09/2019) Malam.

Kapolres dan Himbau Mahasiswa Tangerang Elegan Sampaikan Aspirasi. Foto Iwan K. Halawa Pelitabanten.com

Dialog dengan nuasa silaturahmi yang digelar di salah satu restoran di kawasan Moderland Tangerang itu juga dihadiri Dandim 0506/TGR Letkol Inf. Wisnu Kurniawan, Pejabat Utama serta Ketua berbagai organinasi mahasiswa yang ada di wilayah kota Tangerang.

Hal tersebut dilakukan Kapolres untuk menghimbau mahasiswa yang akan berangkat unjuk rasa di gedung DPR RI agar dilakukan secara profesional.

Baca Juga:  Polsek Balaraja Polresta Tangerang Bekuk Pelaku Gembos Ban Nasabah

“Sebagai pihak keamanan, baik Polri, TNI dan stakholder yang ada di Kota Tangerang tidak melarang rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di depan umum karena itu merupakan bagian dari demokrasi. Tapi alangkah baiknya jika hal tersebut dilakukan di Kota Tangerang saja, agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” ujarnya.

Tapi bilamana tetap berangkat, kiranya agar tetap menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat, jangan sampai berbuat anarkis sehingga nanti akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

“Sampaikan anspirasi, pendapat sesuai aturan dan norma yang ada secara elegan, jangan sampai berbuat anarkis sehingga menuai kericuhan seperti pengalaman-pengalaman kegiatan pergerakan massa dimana adanya dampak yang merugikan diri sendiri,” lanjutnya.

Abdul Karim menghimbau juga kepada masyarakat khususnya di Kota Tangerang agar tidak terpancing akan gejolak-gejolak situasi saat ini di Jakarta, sehingga kondusifitas wilayah tetap terjaga.

Baca Juga:  85 Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2019-2024 Ucap Sumpah dan Janji

“Saat ini khususnya , pengesahannya telah ditunda oleh bapak Presiden lantaran dinilai banyak permasalahan yang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR dengan dilakukan kembali koreksi agar atas pasal-pasal yang diajukan sehingga tidak menuai kontroversi masyarakat” imbuhnya.

Senada dengan Kapolres, Dandim 0506/TGR Letkol Inf. Wisnu Kurniawan menyampaikan hal yang sama dengan berharap kepada mahasiswa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara positif dan elegan.

“Sebagai negara demokrasi dan bebas berpendapat, silahkan disampaikan masukan-masukan positifnya kepada pemerintah dengan menjunjung tinggi norma etika yang berlaku dengan tidak merusak demokrasi itu sendiri dengan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain,” ungkapnya.

Sementara ketua umum organisasi Himpunan Mahasiswa (HMI) cabang Tangerang, Tiba Yuda Laksana mengapresiasi kegiatan silaturahmi yang dilakukan Kapolres dan Dandim dengan mahasiswa yang ada di Kota Tangerang.

“Sebagai bagian dari roda pemerintahan, kami mahasiswa akan mengambil sikap menyuarakan anspirasi bilamana sistem tidak sesuai dengan UUD 1945 dan perubahannya tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Sosialisasi 3 Hari, PSBB Kabupaten Tangerang Sabtu 18 April 2020

Kata Dia, Aksi yang akan dilakukan pada hari Senin mendatang merupakan wujud ketidaksepahaman atas tindakan dan RUU KUHP yang bunyinya kurang berpihak kepada masyarakat.

Sebagai contoh dalam RUU KUHP yang salah satu poinnya terkait anak gelandangan yang akan dikenakan denda 1 juta rupiah, ” Ini kan jelas bertentangan dengan UUD negara kita, yang mana pemerintah harusnya menjamin kehidupan warga kurang mampu,” tegasnya.

Menurut Tiba, ada beberapa poin kontroversional lainnya memancing gejolak ditengah masyarakat.

“Untuk menentang perubahan tersebut, kami dari beberapa organisasi mahasiswa di Kota Tangerang yang berjumlah kurang lebih 500 orang ikut menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR RI Jakarta ,” terangnya.

Diakhir Tiba, meminta kepada pihak keamanan (TNI-Polri) agar mengawal keberlangsungan aksi ini, baik dalam perjalanan dari Tangerang maupun di lokasi.