KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com – Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengalihan subsidi pasca secara resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022 lalu.
Namanya Bantuan langsung tunai (BLT), pemberian BLT pun disebut guna mengurangi beban hidup khususnya bagi masyarakat ekonomi kelas bawah pasca penyesuaian harga BBM kemarin.
Namun ada sejumlah fakta yang menjadi sorotan didapat di lapangan mengenai penyaluran BLT ini. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Tengku Iwan.
“Selama ini penyaluran BLT terdapat sejumlah masalah. Bahkan di daerah Belendung ada bayi yang terdaftar sebagai penerima BLT ini,” ungkap Iwan dalam dialog live podcast di media sosial ternama di Kota Tangerang.
Dialog itu bertema “BBM Naik, BLT untuk Siapa?” yang digelar di Press Kopi, di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Rabu, (7/9/2022) malam.
Iwan pun mengaku telah melakukan advokasi mengenai persoalan tersebut. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta kepada Dinas Sosial Kota Tangerang agar penyaluran BLT ke depan bisa lebih baik dan lebih tepat sasaran.
“Bahkan ada ditemukan yang satu data tapi dua alamat. Tapi alhamdulillah masalah ini juga bisa diselesaikan,” ucapnya.
Menurutnya dalam penyaluran BLT ini harus benar-benar diawasi. Masyarakat tak usah segan bilamana ada kejanggalan segera sampaikan dan laporkan.
“Dari kenaikan harga BBM ini juga menimbulkan masalah baru. Bahan-bahan kebutuhan pokok menjadi naik dan masyarakat miskin semakin bertambah. Ini juga harus diperhatikan betul untuk penyaluran BLT,” kata Iwan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek, Bambang Kurniawan. Dirinya menyinggung perihal ada nama bayi yang terdaftar sebagai penerima BLT di Kota Tangerang.
“Kalau ada bayi yang mendapat BLT memang bisa saja terjadi. Karena baru lahir saja bayi ini sudah menanggung hutang dari beban hidup atas kenaikan harga BBM ini,” seloroh Bambang
Dia memantau soal Caruk Maruk penyaluran BLT di Kota Tangerang yang mendapat sindiran keras dari masyarakat. Warga bahkan terkadang pesimis dengan adanya penyaluran BLT itu.
“Publik mengiranya yang dapat BLT ini hanya orang-orang yang dekat dengan RT, RW, Lurah, PKH dan lainnya. Ini menimbulkan rasa pesimis di masyarakat mengenai penerimaan BLT ini,” tuturnya.
Bambang meminta agar Dinas Sosial bisa memperbaiki data penerima BLT menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya harus diiringi dengan sikap integritas dan transparan diberitahukan ini ke publik.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani menjelaskan sementara penerima BLT sebanyak 57.140 yang terdata saat ini.
Jumlah penerima manfaat BLT dari Kemensos ini tersebar di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang dan akan didistribusikan secara bertahap melalui PT Pos Indonesia.
“Bantuan sosial ini senilai Rp. 300 ribu dan bantuan sembako sebesar Rp. 200 ribu. Jadi total yang diterima Rp. 500 ribu,” kata Dia.
Mulyani menambahkan dari angka 57.140 penerima BLT ini juga kemungkinan masih bisa bertambah. Untuk ke depan pemerintah tingkat Provinsi mau pun Kota bisa juga menyalurkan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat yang belum mendapat BLT.
“Sehingga dapat meng-cover jumlah data yang bertambah itu. Untuk data-data penerima BLT ini kami juga terus melakukan pengecekan lagi,” ungkapnya.
Sebagai informasi penyaluran BLT subsidi BBM tersebut baru mulai berlangsung di Kota Tangerang dengan rincian BLT BBM Rp 300ribu plus penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 200ribu dimulai dari wilayah dengan jumlah terbanyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
