News Kota Tangerang Paripurna DPRD Kota Tangerang, Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas

Paripurna DPRD Kota Tangerang, Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas

Paripurna DPRD Kota Tangerang, Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas
Paripurna DPRD Kota Tangerang, Kamis (30/9) Arief: Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas. Foto Pelitabanten.com (Ist)
Hari Guru Dinkes Tangsel

KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com – Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah bersama Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang. Kamis, (30/9/2021).

Paripurna tentang Pengambilan Keputusan Mengenai Penetapan Atas 2 (Dua) Raperda Kota Tangerang dan Penyampaian Penjelasan Wali Kota Mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2022.

Raperda yang ditetapkan dalam rapat paripurna tersebut adalah Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Arief mengungkapkan terkait dengan ditetapkannya 2 (Dua) Raperda tersebut, yang pertama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021, dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2021 dilakukan sesuai prioritas pembangunan Kota Tangerang, salah satunya Pemulihan Ekonomi.

Baca Juga:  Bermula dari Transaksi Melalui Akun Media Sosial, Polres Metro Tangerang Kota Amankan Pelaku Pembuat Senjata Api Rakitan

“Pemulihan ekonomi menjadi salah satu program pembangunan prioritas dalam raperda perubahan kali ini guna terciptanya kesejahteraan masyarakat, salah satunya program padat karya bersama masyarakat, mengadakan pelatihan – pelatihan kepada masyarakat dan juga perbaikan – perbaikan infrastruktur untuk area – area bisnis dan lain sebagainya,” terang Arief

Lebih lanjut, Arief memaparkan dari hasil pembahasan tersebut, Rancangan Perubahan APBD Tahun anggaran 2021, pendapatan daerah dianggarkan sebesar 4,18 triliun rupiah dan untuk belanja daerah dianggarkan sebesar 4,77 triliun rupiah.

“Belanja Daerah digunakan untuk menangani 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 5 urusan pemerintahan pilihan, 2 unsur pendukung penunjang pemerintahan, 5 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 unsur kewilayahan dan 1 unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh 40 SKPD,” papar Arief

Raperda kedua, Arief menjelaskan Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa dalam rangka penerapan prinsip keadilan terhadap pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing – masing subjek pajak.

Baca Juga:  PLN Distribusi Banten Kerahkan 1000 Petugas Amankan Pasokan Listrik

“Setiap masyarakat dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing – masing,” tukas Arief

Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini juga sekaligus mengagendakan Penjelasan Wali Kota tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2022. Maksud dan tujuan diajukannya Raperda ini agar dapat dilakukan pembahasan secara bersama – sama dan selanjutnya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.