News Oknum Anggota BPD Berkampanye Cakades, Aktivis Sobang Minta Pihak Camat dan DPMD...

Oknum Anggota BPD Berkampanye Cakades, Aktivis Sobang Minta Pihak Camat dan DPMD Beri Sanksi

Ahya Aktivis Pemuda Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak.
Ahya Aktivis Pemuda Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak.

LEBAK, Pelitabanten.com– Undang-Undang UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 64 jelas dilarang bahwa Badan Permusyawartan Desa (BPD) di huruf (c) menyalahgunakan wewenang. Bahkan dalam Undang-Undang lebih jelas dan berbunyi BPD dilarang berpolitik dan berkampanye mendukung Calon Kepala Desa. Hal itu menjadi perhatian publik ditengah-tengah demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tanggal 24/10 mendatang se Kabupaten Lebak khususnya di Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak.

Hal itu diungkapkan oleh Ahya (25) aktivis pemuda Sobang, yang merasa dirugikan atas perbuatan oknum anggota BPD yang melakukan kampanye mendukung salah satu calon Kepala Desa di Desa Sobang, kepada Pelitabanten.com (09/09/2021).

“Saya menemukan bukti bahwa di depan rumah salah satu anggota BPD Desa Sobang memasang baliho Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 di depan rumahnya. Rumah tersebut merupakan rumah Anggota BPD Desa Sobang berinisial M (20),” ujar pemuda asal Kampung Cikawah, Desa Sobang.

Baca Juga:  Aktivis Mahasiswa Dituntut Kritis Sikapi Kebijakan Sosial Kemasyarakatan
Rumah oknum BPD Desa Sobang inisial M (20) yang menyalahi wewenang dan berpolitik.
Rumah oknum BPD Desa Sobang inisial M (20) yang menyalahi wewenang dan berpolitik.

Atas perbuatannya ini, pihaknya akan melaporkan kepada pihak Camat Sobang yang nantinya akan ditembuskan kepada DPMD Kabupaten Lebak sebagai perbuatan yang tidak memberikan contoh terbaik dalam mengadakan pesta demokrasi di desa.

“Kami tentunya selaku Pemuda Sobang meminta pihak Kecamatan Sobang dan DPMD Kabupaten Lebak untuk memberikan sanksi yang besar atas perbuatan yang merugikan dan merusak tatanan demokrasi Pilkades sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku. Maka dari itu kami meminta agar pihak Kecamatan Sobang dan DPMD Kabupaten Lebak segera memberikan perhatian khusus dan sanksi kepada oknum BPD tersebut,” tutup Ahya.

Diketahui bersama bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 63 Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

  1. memegang teguh dan mengamalkan , melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
  4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
  6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
Baca Juga:  Airin Raih Walikota Entrepreneur Award 2018 Kategori Investasi

Hingga berita ini dilansir, awak media belum bisa menghubungi pihak Kecamatan Sobang dalam memberikan klarifikasi dan informasi yang lebih lanjut.  (MIR)