KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com – Pengamat Politik dan Kebijakan publik Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menyorot tajam malapetaka terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.
Adib menilai kebakaran tersebut terjadi sebab dukungan anggaran pemerintah terhadap gedung lapas setengah hati, seolah menunjukkan hak asasi manusia warga binaan begitu murah.
Kejadian miris itu disorot media nasional bahkan dunia hingga membuat konsumsi pemberitaan banyak beredar di media luar negeri.
Sebanyak 44 nyawa manusia hilang sia-sia dalam hitungan jam, belum lagi mereka yang harus dirawat karena luka bakar yang cukup serius.
Bahkan Adib menilai, peristiwa kebakaran dengan diduga karena hubungan arus pendek atau konsleting listrik tersebut justru semakin menunjukkan pemerintah tak serius menangani warga binaan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan.
Masalah di Lapas begitu lama terus terjadi tanpa solusi, seperti bangunan tak layak, over kapasitas, fasilitas yang minim seolah ini tak pernah bisa diselesaikan.
“Sebagus apapun manajemen pengelolaan Lapas kalau gedungnya tua, fasilitas banyak tak layak, didukung dengan minimnya teknologi, jangan kaget kalau kejadian seperti ini bakal terulang lagi. Nah disini penting soal dukungan anggaran,” ujar Dosen Fisip itu kepada awak media, Jumat (10/9/2021).
Ia menambahkan, salah satu kunci penting untuk menyelesaikan masalah pelik terkait manajemen lapas adalah political will. Padahal dukungan politik dan anggaran ini yang selalu didengungkan terutama oleh DPR-RI, tetapi juga masih setengah hati.
“Political will dan dukungan anggaran sangat penting. Kan anggota DPR-RI itu kalau reses sering kan kunjungan kerja ke Lapas. Mereka sudah tahu betul apa yang terjadi di Lapas. Kalau masalah di Lapas tak bisa diselesaikan, yah setengah hati,” tuturnya.
Maka Adib berpendapat, Lapas adalah tempat memanusiakan warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat di kemudian hari.
“Nah ini seharusnya sejalan dengan revolusi mental yang menjadi prioritas presiden. Walaupun mereka bersalah secara hukum tetapi mereka adalah manusia. Negara berkewajiban menjaga mereka. Memperbaiki mereka jadi orang baik lagi,” tandasnya.
Dia pun menilai sebagai prioritas adalah pekerjaan rumah besarnya berupa grand design sebuah lapas yang manusiawi dengan pengelolaan manajemen yang baik. Kata Adib, Indonesia tak usah malu mencontoh negara maju dalam hal manajemen tata kelola Lapas.
“Bisa menunjuk konsultan independen guna mempelajari manajemen lapas seperti di luar negeri. Nantinya, konsultan akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam jangka pendek maupun panjang. Bisa juga dalam hal pembenahan lapas, menjalin hubungan dengan otoritas-otoritas serupa luar negeri,” jelasnya.
Lalu, lanjut Adib jika masalahnya ada pada over kapasitas, seharusnya sinergi para pemangku kepentingan antara Kemenkumhan dan DPR-RI terjalin dengan baik.
“Ingat ada 44 nyawa. Saya dapat informasi malah kalau petugas Lapas tak berjibaku menyelamatkan korban pada saat kejadian, bisa ratusan yang meninggal. Masalah ini sudah bertahun tahun. Duit kita (APBN) kan ada,” tandasnya mengakhiri.
