News LP KPK Minta Ekbang Desa Kersaratu di Panggil Pihak DPMD Prihal Pengadaan...

LP KPK Minta Ekbang Desa Kersaratu di Panggil Pihak DPMD Prihal Pengadaan Alkes Pilkades

LP KPK Komcab Lebak.
LP KPK Komcab Lebak.

LEBAK, Pelitabanten.com– Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintahan dan Keadilan (LP KPK) meminta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak memanggil Ekbang Desa Kersaratu prihal permasalahan Alat Pemilihan Kepala Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Sebelumnya LP KPK sudah mengendus prihal dana alkes yang tidak transfaran dan tidak berbadan hukum dalam pengadaannya. Bahkan intruksi untuk pembelian alat kesehatan sebesar 8 persen sesuai dengan intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Indonesia.

Yadi yang merupakan Ekbang Desa Kersaratu mengatakan bahwa dana Alkes sudah dibelanjakan kepada seseorang yang bernama Oyok, dan menggunakan CV. Sementara ditanya prihal legalitas badan hukum perusahannnya Ia tidak menjawab dan langsung mematikan HP saat dikonfirmasi awak media.

Baca Juga:  Sering Makan Korban, Aleg PKS Minta Dinas PU Segera Perbaiki Jalan Raya Legok

Ucu Suhardi, yang juga Ketua LP KPK akan membawa permasalahan ini melalui jalur Hukum, dan akan memberikan somasi kepada Ekbang Desa Kersaratu.

“Kita akan lakukan somasi terlebih dahulu, dan meminta pihak DPMD Kabupaten Lebak tegas kepada Ekbang Desa Kersaratu. Apabila permasalahan ini tidak selesai, maka kami akan membawanya ke jalur hukum dan melaporkannya ke Tipikor,” tutupnya.

H. Babay Imroni, Kepala DPMD Kabupaten Lebak dihubungi melalui telepon selulernya mengingatkan agar para Ekbang untuk membelanjakan Alkes dengan menggunakan Perusahaan yang berbadan hukum, tidak boleh asal-asalan dalam pengadaan Alat Kesehatan apalagi proses PPKM Mikro masih berjalan di wilayah Kabupaten Lebak.

“Kami akan menegur pihak Ekbang Desa yang belum membelanjakan dana alat kesehatan menjelang pemilihan kepala desa. Ini bisa jadi ada indikasi temuan, dan kami akan menegur pihak Desa yang bersangkutan,” tutupnya. (MIR)