TANGERANG SELATAN, Pelitabanten.com – Tokoh Masyarakat Tangerang Selatan, Heri Sumardi menilai, peran organisasi mitra pemerintah yang seharusnya berfungsi untuk meredam tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ternyata jauh dari harapan masyarakat, seperti Organisasi Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Tangerang Selatan.
Ia menilai, ada intervensi atau pengkondisian paket APBD yang dilakukan oleh ‘Oknum’ yang mengatasnamakan organisasi KADIN Tangerang Selatan kepada pihak panitia lelang atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bahkan, menurutnya, ini sudah menjadi rahasia umum.
Dugaan KADIN sebagai titipan Penguasa pun tak bisa dipungkiri dan seolah menjadi kelompok baru yang mengelola APBD dan direstui pemerintah untuk menjarah ABPD Tangerang Selatan.
“Ko bisa, belum dilantik tapi sudah bagi-bagi paket lelang APBD, klo bukan orangnya penguasa mana bisa begitu,” ucap Heri Sumardi di Tangerang Selatan. Jumat (18/5/2018).
Selain itu, ulah oknum KADIN Tangsel yang diduga melakukan intervensi terhadap ULP dalam pengkondisian pemenang paket lelang pun menuai kritik pedas.
“Seharusnya KADIN sebagai lembaga profesional tidak boleh melakukan itu, klo sudah berani intervensi ini itu, betul dugaan banyak orang selama ini bahwa ketua KADIN Tangsel orang yang tak bisa berbuat apa -apa tapi dipaksakan oleh pemerintah untuk menjadi ketua,” tegas Heri.
Heri berharap ke depan, pembangunan yang dibiayai oleh APBD bisa berjalan lancar dan bebas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan meminta pengurus KADIN Tangsel untuk lebih profesional.
“Ya KADIN harus profesional, harus tau tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi profesional, kalau bisa membantu pemda dalam mengawal pembangunan, jangan cuma bisa bagi bagi paket APBD aja,” tutup Heri.
