JAKARTA, Pelitabanten.com – Pemerintah gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah hingga kawasan perbatasan. Bahkan, puncak-puncak bukit di Papua yang selama 72 tahun kemerdekaan tak tersentuh aroma pembangunan, kini telah di bangun jalan yang menjadi bagian dalam proyek Trans Papua.
Kebijakan ini merupakan salah satu wujud dari program Nawa Cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Hingga kini pembangunan jalan capaiannya 2.528 kilometer (km) dari target 3.149 km, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan.
Mengacu pada program Nawa Cita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan membangun sekitar 258 km jalan baru di wilayah perbatasan Indonesia. Jalan-jalan di perbatasan yang dibangun ini akan mendukung akses ke wilayah perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dibangun.
Dari Data Kementerian PUPR, di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dibangun 104,10 km jalan baru sehingga total akan ada sekitar 25,10 km jalan lagi yang belum tembus dari total panjang jalan perbatasan di NTT sepanjang 176,20 km.
Kemudian, di perbatasan Kalimantan, pemerintah akan membangun di 3 lokasi. Yakni 849,8 km di Kalimantan Barat hingga akhir tahun 2017 diharapkan tembus 742,4 km jalan baru, di Kalimantan Timur, dari total 243,6 km hingga akhir tahun jalan yang akan tembus 167,1 km dan Kalimantan Utara dengan total 826,7 km jalan perbatasan, hingga akhir tahun 2017 menjadi 672,7 km.
Sedangkan di perbatasan Papua, dari total panjang jalan 1.098 km yang akan dibangun, hingga akhir tahun ini ditargetkan bakal tembus 892,3 km.
“Totalitas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta jajarannya bakal sukses menorehkan sejarah dalam memenuhi sarana dan prasarana dasar seperti jalan, jembatan maupun program rumah rakyat. Tapi jajaran kabinet lainnya, seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Ignasius Jonan terjebak dalam hal klasik, masih berkutat pada aspek pencitraan.
Terlihat jelas dari aksi sosial yang dikemas dalam kegiatan konvoi sepeda motor dan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah. Padahal ada tugas penting yang diemban Menteri ESDM dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang hingga kini belum terpenuhi, yaitu masalah listrik pedesaan terlihat rasio elektrifikasi yang belum seluruhnya teratasi hingga kemelut Freeport di Papua yang masih menyisakan persoalan besar,” kata AC Rachman dalam merangkum FGD terkait Impelementasi Agenda Prioritas Nawa Cita Ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran, di Jakarta, Rabu malam (11/10/2017).
Pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi rakyat tersebut dilakukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di perbatasan sebagai bagian dari agenda Nawacita.
Kemudian, kinerja Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mulai mengubah wajah pedesaan menjadi berkembang dan mandiri. “Kini bukan membangun desa, tapi saatnya desa membangun. Sarana dan prasarana dasar rakyat terpenuhi dan masyarakat mampu memberdayakan potensi ekonomi desanya,”.
Menanggapi pencapaian Agenda Prioritas Nawa Cita Ketiga:Membangun Indonesia dari pinggiran, pengamat sosial Haris Danial mengapresiasi pencapaian pembangunan infrastruktur pada tiga tahun era Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang jatuh pada bulan Oktober 2017 ini.
Namun dia mengingatkan agar jajaran pembantu Presiden di kabinet tidak lagi berkutat pada permasalahan klasik seperti pencitraan karena khawatir atau alasan lainnya tapi mengutamakan pelaksanaan program khususnya yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas.
“Kali ini Menteri ESDM terlihat tidak serius. Padahal urusan energi untuk rakyat hal yang utama. Kemudian keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di Papua tidak hanya jalan saja tapi yang selama ini memicu gejolak sosial harus dituntaskan seperti penyelesaian Freeport yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat Papua serta negara,”.
Haris Danial menambahkan, tiga tahun era Pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober 2017 ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk menuntaskan Agenda Prioritas Nawa Cita hingga 2019 mendatang.
“Sudah separuh masa pemerintahan terlewati, maka pemerintah melalui para menteri harus bekerja cepat karena banyak persoalan yang dihadapi dan teratasi semuanya. Ya minimal tidak ada persoalan yang menyangkut masalah dasar seperti sarana dan prasarana dasar dan kebutuhan primer masyarakat lainnya. Kalau ada menteri yang sibuk untuk sendiri seperti masalah klasik itu ya harus dikoreksi agar bisa lebih produktif lagi dalam bekerja untuk rakyat,” tutupnya.
