PANDEGLANG, Pelitabanten.com– Kementerian Pertahanan (Kemenhan RI) kembali membuka pendaftaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia batch-3 Tahun 2025. Namun link pendaftaran ini menuai kontroversi karena banyak kejanggalan dan tidak adanya peran perempuan yang dilibatkan, pada Selasa (01/04/2025).
Sarinah Yati, salah satu aktivis perempuan GMNI Pandeglang Banten mengatakan bahwa dalam perjalanan seleksi SPPI ini menuai banyak kejanggalan hingga tidak adanya transparansi yang membuat banyak pihak merasa dirugikan.
Pertama, informasi yang didapat dari link SPPI ( https://spp-indonesia.com) tentang pengumuman seleksi SPPI tidak memiliki kop surat resmi dari instansi/ lembaga terkait, serta tidak ada tanda tangan dari panitia pelaksana yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Rekrutmen dibuka mulai awal Desember – Maret 2025. Sekitar kurang lebih satu minggu, format pengumuman pada link tersebut berubah. Ada logo Universitas pertahanan namun tetap tidak ada tanda tangan dari panitia sehingga menimbulkan tanda tanya besar apakah info ini hoax atau fakta,” ungkap Yati.
Yati menegaskan bahwa di kolom komentar pada Instagram SPPI banyak sekali yang mempertanyakan kejelasan dan berbagai kendala saat pendaftaran namun tidak ada satupun yang di balas oleh admin.
“Kejanggalan selanjutnya terjadi dalam seleksi lanjutan. Ada dua pengumuman yang saya dapatkan. Pertama dari link SPPI awal. Ke dua dari salah satu anggota Dandim, dan formatnya berbeda dengan yang awal. Yaitu Memuat logo SPPI dan Logo badan gizi Nasional RI. Tanpa tanda tangan dari panitia,” tuturnya.
Sarinah Yati merasa janggal dengan adanya rekrutmen SPPI ini pertama,informasi tersebut hanya terbuka untuk laki-laki saja. Ke dua ada perbedaan link pendaftaran online. Link pertama yaitu https://spp-indonesia.com Link lanjutan https://forms.gle/zem73u9v2u1BJUJA6.
“Lebih aneh lagi. Surat yang di tanda tangani oleh TNI bagian asisten personalia bernama Bayu Argo A. syaratnya sangat mudah. Hanya melampirkan KTP, Ijazah, dan surat keterangan sehat dari puskesmas. Berbeda dengan pengumuman lanjutan dari link SPPI. Persyaratannya masih sama dengan yang awal, yaitu harus ada surat sehat dari rumah sakit Pemerintah, melampirkan surat bebas narkoba, kejiwaan dll,” ucapnya.
Dalam pengumuman kelulusan juga terjadi kejanggalan, tadinya tanggal 24 maret diundur menjadi 25 sampai 27 Maret. Ada informasi lagi akan diumumkan tanggal 30 maret.
Ada peserta yang mendapatkan informasi kelulusan tanggal 28. Ada juga yang tidak. Anehnya bagi yang tidak lolos tidak ada keterangan apapun. Sehingga peserta masih berharap ada informasi kelulusan tanggal 30 Maret. Dan ternyata memang, yang tidak lolos. Tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa ia tidak lolos.
Lihat saja komentar di Instagram SPPI. Ada 3000 orang lebih yang menyampaikan kejanggalan, kekecewaan hingga kerugian, baik kerugian materil maupun inmateril. Selain harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, peserta juga harus mengikuti rangkaian tes berhari-hari dalam keadaan berpuasa. Admin SPPI, tidak menanggapi semua komentar. Akun tersebut juga tidak banyak memberikan informasi yang akurat.
Salah satu peserta mengatakan banyak temannya yang tidak memenuhi persyaratan tapi di loloskan. Seperti tak memiliki ijazah, SKCK kadaluarsa, BPJS tidak aktif dll.
Sarinah Yati sangat menyayangkan insiden ini. Pemerintah terkesan asal-asalan. Kasian sekali pada peserta yang sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah. Dalam tahap administrasi saja sudah dinyatakan tidak lolos tanpa alasan yang jelas.
“Saya menduga para panitia seleksi khususnya TNI tengah melakukan upaya politik hukum dengan tujuan negatif. Yaitu membuat kebijakan resmi yang tidak berkepastian hukum dan tidak memiliki asas keadilan. Apalagi RUU TNI sekarang sudah disahkan. Sehingga ada peluang untuk bermain dalam ranah ini.
Jangan sampai ada iming-iming bagi calon SPPI yang mau lolos dimintai bayaran. Karena dengan adanya Surat dari Komando Daerah Militer III Siliwangi berisi surat perintah dari pangdam III Siliwangi agar para Dandim mengirimkan 100 orang pemuda potensial untuk mengikuti seleksi SPPI. Mereka merasa punya kewenangan untuk meloloskan siapa saja,” pungkas Sarinah Yati.
Hingga berita ini dilansir, awak media belum bisa menghubungi panitia seleksi SPPI. (MIR)
