PANDEGLANG, Pelita Banten.Com – Program pengadaan website desa di Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2018 dengan besaran Rp17 juta per desa, diduga bermasalah.Tabel anggaran yang diterima awak media disebutkan untuk pembuatan website Desa menghabiskan anggaran Rp 17 juta. Anggaran tersebut dirincikan untuk pembuatan web portal yang berisi, Kabar Desa, Artikel-artikel, Suara Warga, Pelaporan dan Pengaduan Warga.
Koalisi Aktivis Untuk Daerah (Barakuda) merilis diantaranya ada kegiatan E-Registrasi, Infographic, Peta Desa, Govermen Publik Relation, Public Info Announcement untuk satu paket dianggarkan sebesar Rp 2,5 juta. Monografi Desa yang berisi, Data Pokok Profil Desa, Data Perkembangan Desa dianggarkan sebesar Rp 1 Juta. Layanan Desa (E-Surat) yang berisi, Surat Keterangan, Surat Pernyataan/Permohonan/ Pengantar dianggarkan Rp 2 Juta.
Pasar desa online sebesar Rp 2 Juta, produk hukum desa dianggarkan Rp 1 Juta, Perpustakaam Digital Rp 2 Juta, Dashboard management sebesar Rp 1 Juta. Aanggaran untuk pembuatan Mobil Aplikasi Berbasis Android dianggarkan Rp 2 Juta, Hosting Domain Rp 2,5 juta.
Presiden direktur barisan koalisi aktivis untuk daerah (Barakuda) Mohammad Iqbal Ajie menuturkan pihaknya menyayangkan anggaran pemerintah yang dibuat untuk peningkatan Wilayah Desa ternyata malah anggaran itu dipakai kayak buat bancakan.
“Karena di anggarannya juga di situ sudah banyak yang fiktif, dari speknya juga sudah nggak ada, apa lagi sampai sekarang nggak ada websitenya,” katanya, Selasa (11/8).
Ikbal Ajie menuturkan dari hasil perhitungan yang dilakukan pihakny, dari angka Rp 17 Juta itu diduga hampir Rp 11 Juta Fiktif, untuk itu dirinya sedang mengumpulkan informasi dan data untuk melakukan pelaporan.
“Dari sekitar 300 desa dikalikan dengan anggaran Rp 17 juta berapa miliar itu yang hilang tanpa menghasilkan output apa-apa bagaimana dengan perencanaan itu juga saya pertanyakan,” ujarnya.
Dia menambahkan mengatakan dari pada dibuat website yang tidak jelas outputnya lebih baik dipakai untuk melakukan pembinaan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Misalnya dipakai untuk budidaya ayam, budidaya ikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat budidaya ikan sebetulnya tidak mahal dengan anggaran segitu itu cukup budidaya ikan,” tutupnya. (*)
