Beranda Peristiwa Nasional LKA ESDA: Reformasi SKK Migas Mendesak untuk Selamatkan Pendapatan Negara

LKA ESDA: Reformasi SKK Migas Mendesak untuk Selamatkan Pendapatan Negara

252
BAGIKAN
LKA ESDA: Reformasi SKK Migas Mendesak untuk Selamatkan Pendapatan Negara
Foto: Industri Migas (Illustrasi)

JAKARTA, Pelitabanten.com – LKA ESDA: Reformasi SKK Migas Mendesak untuk Selamatkan Pendapatan Negara. Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) menyatakan, reformasi sektor hulu minyak dan gas (migas) sangat mendesak untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor migas dan menghentikan “kebocoran” pengeluaran dari cost recovery yang membengkak.

Baca juga :  Sosialisasi Tax Amnesty Periode II, Presiden Jokowi: Saya Ingin Dorong Lagi Arus Uang Masuk

“Ini menjadi PR besar (pekerjaan rumah) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru dilantik,” kata Direktur LKA ESDA, AC Rachman di Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Menurut dia, sebagai bagian dari reformasi sektor migas yang sudah mendesak, maka  proses pergantian Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi bisa langsung dilaksanakan. Hal ini bentuk tanggung jawab sebagai pimpinan SKK Migas atas kegagalan kinerjanya. Pergantian Kepala SKK Migas bisa langsung diusulkan Menteri ESDM yang baru ke Presidem Jokowi atau Tim Penilai Akhir (TPA),” katanya.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2015 lalu penerimaan migas sebesar 12,86 miliar dolar AS. Angka ini di bawah target yang tertuang dalam APBN 2015 sebesar 14,99 miliar dolar AS. “Pada tahun 2016 ini penerimaan bakal merosot lagi,” ujarnya.

Selain fluktuasi harga minyak mentah dunia, penurunan pemasukan bagi negara paling besar dipengaruhi oleh produksi minyak yang anjlok.

Di samping itu, pemerintah masih harus menanggung biaya operasi yang harus dikembalikan oleh negara atau cost recovery semakin membengkak.

Bahkan, hasil audit BPK baru-baru ini menemukan adanya pembengkakan cost recovery sebesar Rp 2,56 triliun. “Kepala SKK Migas harus bisa pertanggungjawabkan biaya cost recovery ini,” kata AC Rachman.

Baca juga :  Audit Investigasi SKK Migas, Amien Layak Diganti

Berdasarkan laporan semester I 2016 yang telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo, BPK mengungkapkan adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery sebesar Rp 209,88 juta dan 194,25 juta dolar AS atau ekuivalen Rp 2,56 triliun.

“Jadi sudah seharusnya segera  mereformasi kinerja sektor hulu migas, mulai dari pergantian Kepala SKK Migas dan membenahi seluruh jajaran manajemen di dalamnya,” ujarnya. (Mkd)

BAGIKAN