Beranda Peristiwa Nasional Kasus Penunjukan Langsung, KPK Harus Periksa Kepala SKK Migas

Kasus Penunjukan Langsung, KPK Harus Periksa Kepala SKK Migas

172
BAGIKAN
Kasus Penunjukan Langsung, KPK Harus Periksa Kepala SKK Migas
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi

JAKARTA, Pelitabanten.com – Kasus Penunjukan Langsung, KPK Harus Periksa Kepala SKK MigasDirektur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyesalkan adanya penunjukan langsung PT Sinergy Engineering (SE) dan Poten & Partners (PP) sebagai konsultan proyek Blok Masela.

Baca juga :  Jonan : Harga Gas Industri Segera Turun

Penunjukan langsung yang diputuskan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi ini banyak melanggar regulasi pemerintah dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp3,8 miliar.

“Yang namanya penunjukan lamgsung sangat diharamkan oleh banyak peraturan lantaran yang dapat atau menang lelang, biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi,” kata Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Atau, menurut dia, penunjukan pemenang lelang ini kemungkinan lebih dekat dengan pertemanan, persaudaraan, atau kelompok kepentingan politik yang harus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga :  Rano Karno Dicecar 10 Pertanyaan Oleh Penyidik KPK

Untuk itu, Ucok menegaskan, agar lebih jelas maksud dari penunjukan langsung itu maka KPK perlu segera memanggil Ketua SKK Migas Amien Sunaryadi. “Yang panggil harus penyidik KPK, bukan penyidik dari dewan etik KPK karena beliau bukan orang KPK lagi,” ujar Ucok.

Sebelumnya diketahui, BPK melihat banyak kejanggalan dalam proses penunjukan Konsultan tersebut yang dapat merugikan keuangan negara. Hal itu ditegaskan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis usai menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, beberapa waktu lalu. “Ada biaya-biaya yang tidak perlu dibayarkan dan mestinya dikembalikan ke kas negara, ” ujar Harry Azhar Azis. (Mkd)

BAGIKAN