Banjir atau Genangan, PUPR Kota Tangerang: Menanganinya Klasik Yaitu Anggaran

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Decky Priambodo. Foto Pelitabanten.com

KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com — Beberapa pekan terakhir, akibat intensitas curah hujan tinggi mengguyur Kota Tangerang. Sejumlah wilayah mengalami genangan hingga air masuk ke dalam rumah warga.

Sebanyak 131 RW dari 47 Kelurahan se Kota Tangerang saat ini masih terdampak, genangan pun jika masuk kedalam rumah tetap menyusahkan warga.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan sebanyak 300 titik genangan terjadi di Kota Tangerang. Mereka pun menyebutkan genangan air lantaran tidak berfungsinya saluran drainase dan akibat dari alih fungsi lahan.

Banjir atau Genangan ?

Kepala Dinas PUPR Decky Priambodo mengatakan, terminologi banjir setiap orang mengalami perbedaan. Menurutnya, bisa dikatakan banjir apabila air sungai limpas, sehingga ketinggian diatas satu meter.

“Tapi kalau banjir yang disebabkan sistem drainase nya buruk itu kita sebut genangan. Tahun 2017 lalu, kita itu mengidentifikasi rencana induk penanganan drainase dan banjir di Kota Tangerang,” ujar Decky saat dimintai keterangan, Minggu (21/2/2021).

Baca Juga:  Tinjau Tanggul dan Saluran di Periuk, Arief: Perlu Bantuan Petugas Segera Lapor

“Terdapat trend nya naik. Penanganan banjir kita cenderung berkurang karena infrastruktur besar secara masif kita bangun, tapi untuk genangan masih bermasalah karena apa, karena masalah pemanfaatan lahan,” imbuhnya.

Alih fungsi lahan tersebut, karena dinilai tingginya pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Tangerang. Akibatnya tempat resapan air menjadi berkurang.

“Itu pak wali (Arief) bilang ingetin-ingetin resapan. angka genangan kita masih banyak masih ada 300 titik. Tapi kalau di cek itu apa sistem drainasenya kita integrasikan lagi,” katanya.

Pihaknya saat ini sudah mempunyai master plan. Meski demikian, kata Decky, akan melakukan secara bertahap untuk menangani permasalahan tersebut. Akhirnya penanganan masalah genangan air dilaksanakan per kawasan.

“Akhirnya menangani per kawasan. memang yang jadi masalah, ya klasik yaitu anggaran,” tandasnya.