Beranda Peristiwa Kota Tangerang Sengketa Lahan di Pinang, Warga Resah Siapa Bertanggung Jawab ?

Sengketa Lahan di Pinang, Warga Resah Siapa Bertanggung Jawab ?

Sengketa Lahan di Pinang, Warga Resah Siapa Bertanggung Jawab ?
Aksi Warga Kunciran Jaya dan Cipete Kecam Anarkisme Dalam Sengketa Lahan Diwilayahnya. Foto Pelitabanten.com

, Pelitabanten.com  Akibat lahan Warga Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, , Kota Tangerang resah, siapa yang harus bertanggung jawab?

Pasalnya, Rusuh di depan Kantor Pinang, Kota Tangerang pada Jum’at, 7 Agustus 2020 lalu, atas tanah yang di klaim seluas 450.000 M2 atau 45 hektare itu dimana titik-titiknya?

Protes warga dengan membentangkan kain putih bertuliskan penolakan dan dalam sengketa lahan itu, dipusatkan persis ditepi jalan HR Rasuna Said, Kecamatan Pinang sempat membuat arus lalu lintas tersendat.

Koordinator aksi, Saipul Basri menyatakan dengan membentangkan spanduk penolakan kekerasan dan anarkis, warga berharap kedua pihak yang berseteru dapat lebih mengedepankan musyawarah demi kenyamanan dan keamanan warga.

“Kami mengecam keras konflik antar yang terjadi diwilayah kami,”katanya. Dilokasi kamis,(20/8/2020).

Semoga, Lanjut pria yang akrab disapa Marsel ini, tidak lagi ada konflik yang berujung pada gesekan dan kekerasan atas kepemilikan lahan sengketa tersebut.

Baca Juga:  Wali Kota Tangerang Evaluasi Pihak Kontraktor Proyek Pembangunan Jembatan

“Kami melakukan gerakan seperti ini agar pesan damai yang kami sampaikan kepada mereka yang sedang berseteru tidak meresahkan kami sebagai warga yang tidak menahu persolan yang sedang terjadi,”jelas .

Marsel berharap, melalui pesan damai yang disampaikan ini warga juga mendapatkan kebenaran dan kejelasan atas konflik kepentingan yang terjadi itu.

“Memang belum lama muncul Isu Eksekusi di tanah seluas 45 hektare katanya, keresahan warga sangat jelas, Ada -rumah warga disini, dan warga juga tidak tahu dimana titik eksekusi lahan yang diklaim itu,”tukasnya.

Bahkan Kata Marcel, warga mensinyalir, kasus ini terjadi lantaran beberapa pemangku kebijakan (pemerintah,red) dari tingkat wilayah dan atas kurang tanggap dalam melihat dan mengatasi persoalan yang terjadi.

“Pemerintah tidak hadir ditengah masyarakat, harusnya minimal mereka memberikan pemahaman atau memberikan keterangan, agar tidak muncul keresahan,”tuturnya.