Sengketa Lahan di Pinang, Dibantu Warga PT. TMRE Sebut PN Tangerang Salah Eksekusi

Kuasa Hukum PT TMRE Bersama Warga Saat Memberikan Keterangan Pers Terkait Sengketa Lahan di Pinang, Yang Dimenangkan Oleh Pemohon Dharmawan. Foto Ahmad Syihabudin Pelitabanten.com

KOTA TANGERANG, Pelitabanten.comSengketa hingga menyebabkan bentrok antar ormas ( masyarakat) di depan kantor Pinang, Kota Tangerang pada Jum’at 7 Agustus 2020 terus berlanjut kasusnya.

Dibantu Warga, PT. Tangerang Matra Real Estate (TMRE) menyebut Pengadilan Negeri (PN) Tangerang telah salah dalam melakukan lahan di Kunciran Jaya dan Cipete, , Kota Tangerang.

Eksekusi lahan seluas 450.000 M2 atau 45 hektare itu disebut tidak sah. lantaran, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Tangerang sudah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa surat yang menjadi dasar eksekusi tidak terdaftar.

Pernyataan itu disampaikan Juru bircara (Jubir) PT.TMRE, Manusun Hasudungan Purba bersama beberapa Perwakilan Warga dalam konferensi Pers kepada awak di kawasan , Kota Tangerang, Senin, (10/8/2020)

Manusung, mengatakan bahwa hal itu dibuktikan dengan surat dengan nomer 1937/36.71/VIII/2020 yang dikeluarkan BPN pada 5 Agustus 2020 lalu.

Baca Juga:  Cara Karang Taruna di Pinang Peringati Hari Sumpah Pemuda ke- 92

Kata , Surat BPN itu berisikan pernyataan bahwa sertifikat hak guna bangunan nomor satu sampai sembilan milik pihak lawannya tersebut tidak terdaftar.

“Dalam surat itu disebutkan bahwa sembilan objek Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tidak terdaftar, tetapi kenapa tetap dilakukan eksekusi pembebasan lahan oleh pengadilan negeri Tangerang,” ujar Dia.

Manusung mengungkapkan, dengan mempertimbangkan Faktor kemanusiaan dan keamanan pihaknya meminta surat resmi penundaan eksekusi yang dikeluarkan oleh . Namun surat tersebut tidak dihiraukan.

Dan lanjut Dia, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto jelas mengatakan obyek eksekusi dan pengosongan lahan itu berpotensi memicu kerawanan.

Manusun juga menyebut bahwa pemilik sah tanah itu adalah PT Tangerang Matra Real Estate.

Awalnya, jelas Dia, Masalah sengketa tanah itu saat pemohon Dharmawan, sebagai pihak yang memenangkan perkara atas putusan hakim di lahan tersebut dengan mengklaim sebagai pemilik menggunakan surat Girik.

Baca Juga:  Pasca Banjir, PMI Kota Tangerang Semprot Desinfektan di Pinang

“Saat itu, Girik yang digunakan Dharmawan diduga , lalu kembali mengklaim dengan membawa SK Karesidenan tahun 1994, itu juga telah dibatalkan oleh Gubernur,” kata Dia.

“Eksekusi lahan ini terkesan dipaksakan, korbannya adalah dan warga disekitar lokasi,”Imbuhnya.

Atas kasus tersebut, Lanjut Manusun, PT TMRE bersama-sama dengan warga yang tergabung dalam tim advokasi akan terus berupaya menuntut keadilan dan perlindungan hukum.

“TMRE adalah pemilik tanah yang sah memperoleh tanah dari masyarakat, berdasarkan izin lokasi no. 593/Kep.001.DPMPTSP/2017. Sudah mengajukan keberatan namun tidak dihiraukan,”ujarnya.

Keberatan juga telah dilontarkan tim kuasa hukum PT. TMRE dengan menolak eksekusi keputusan PN Tangerang, dimana objek eksekusi dilaksanakan di atas tanah milik mereka.