Beranda Peristiwa Kota Tangerang Soal Kavling DPR, Laporan Warga Tak Direspon Pemkot Dewan Akan Panggil Dinas...

Soal Kavling DPR, Laporan Warga Tak Direspon Pemkot Dewan Akan Panggil Dinas Terkait

Soal Kavling DPR, Laporan Warga Tak Direspon Pemkot Dewan Akan Panggil Dinas Terkait
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto. Foto Pelitabanten.com (Ist)

KOTA TANGERANG, Pelitabanten.com — Saluran yang buruk atas maraknya bangunan di kavling DPR Kenanga, menjadi penyebab tertutupnya resapan air yang berdampak banjir pada lingkungan masyarakat sekitar, ditambah lagi masalah perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Hingga sampai saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Kota (Pemkot) termasuk laporan yang sudah dilayangkan kepada Wali Kota Arief R Wismansyah.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait progres pemeriksaan, pasca inspeksi mendadak (Sidak) DPRD Kota di Kavling DPR blok A pada minggu lalu.

“Kami sudah meminta Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dinas Perkim, untuk menganalisa dan perizinan serta merekomendasi ke menertibkan bangunan yang tidak sesuai peruntukannya, tetapi sampai saat ini belum juga ada penertiban di Kavling DPR blok A,” keluh Turidi kepada wartawan di kantornya, gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (27/1/2020).

Baca Juga:  PDAM TKR Ganguan, PDAM TB Kirim Bantuan Air Bersih

Menurutnya, wilayah tersebut dahulu daerah resapan air, sekarang tertutup bangunan. Kavling DPR blok A Kenanga dari dulu tidak pernah banjir dan baru sekarang ini terjadi banjir, dan kenanga sudah melaporkan perihal tersebut.

Selain maraknya bangunan tidak sesuai peruntukannya, Turidi menilai yang ada sangat buruk, sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik.

Kami sudah perintahkan dan Dinas Perkim untuk mengecek kavling DPR layak atau tidak,” ucapnya.

Ketika ditanya kemungkinan adanya pembatasan bangunan, Turidi berkilah bahwa itu bagian kewenangan perizinan, ia meminta kepada Dinas Perkim dan untuk menertibkan wilayah tersebut agar sesuai peruntukan dan sesuai aturan pembangunan.

“Pembatasan itu tugas perizinan, kami hanya minta Dinas Perkim dan bertindak tegas, karena kami temukan bangunan tak sesuai peruntukan, salah satunya gudang alat berat yang berpotensi merusak jalan,” pungkasnya.