Upaya Merawat Persatuan Bangsa

Sadikin At’tangge

PELITABANTEN.COM – Sejak awal reformasi, bangunan arsitektur bangsa indonesia diterjang tsunami konflik keretakan, yang pusat gempahnya berasal dari bebera titik daerah strategis yang memiliki cadangan deposito negara yang cukup menjanjikan. Keadaan warganegara dikepung oleh kabut sentimen rasis yang dapat memicu konflik kemacetan ekonomi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gelombang semangat perpecahan kian dimanfaatkan oleh dunia internasional dengan mengkompori isu tentang Hak Asasi Manusia di pengadilan internasional. Kendati 17 Oktober 2019 kemarin, indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk yang ke-5 kalinya dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke-74, di New York, Amerika Serikat, United Liberation Movement for West Papua, yang dipimpin oleh Benny Wenda terus menggalang dukungan dari negara-negara internasional. Misi TNI dalam menjaga dan mempertahanan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua, dijadikan isu pelanggaran HAM oleh kelompok separatis dengan dalih TNI sebagai dalang pembantaian masyarakat sipil.
Kondisi ini diperparah oleh keadaan warganegara pasca Pemilihan Umum beberapa kuartal lalu, yang belum bisa move on dari fanatisme politik dua pasangan Capres dan Cawapres. Keadaan warganegara tersebut ditandai dengan dukungan secara mati-matian dalam mempertahankan kandidat politik dengan saling menghujat, memfitnah dan saling serang-menyerang baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Tak hanya itu, dukungan politik tersebut memicu konflik pertumpahan darah yang terjadi di sekitar kantor KPU pasca penetapan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024. Kericuhan mulai dilakukan oleh para demostran yang menolak penetapan hasil PEMILU dan beberapa kelompok penyusup yang menunggangi gerakan demostrasi tersebut. Gelombang demostrasi kian melambung tinggi pasca diterbikannya RUU KPK, dan RUU KUHP yang dinilai sangat kontroversi. Kericuhan ini ditandai dengan berjatuhan para demostran yang diberondong dengan peluruh tajam, membuat situasi nasional kiat mencengkam. Apalagi diperparah dengan polusi udara akibat kebakaran hutan yang terjadi dibeberapa titik daerah, yang menuai protes dari Singapur dan Malaysia sebagai negara tetangga yang menjadi korban dari efek kebakaran hutan.

Kontestasi Politik Kebangsaan

Kendati situasi nasional kian mencengkam, akibat suhu politik dan tekanan sosial yang semakin tak terbendungi, upaya merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia terus disosialisasikan oleh para tokoh nasional. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam acara pelantikan Joko Widodo dan Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Repoblik Indonesia periode 2019-2024. Kehadiran Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno merupakan bentuk kecintaan dan ketulusan hati dalam merawat persatuan bangsa. Ketulusan itu ditandai dengan kerelaan untuk melepaskan segalah bentuk hirup pikuk perpolitikan jangka pendek demi keutuhan indonesia jangka panjang. Tak hanya itu, kehadiran para tokoh bangsa seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga mencerminkan bahwa persatuan bangsa jauh lebih penting di atas kepentingan politik dan kekuasaan. Safari politik yang dilakukan Prabowo Subianto belakangan ini ke sejumlah partai politik yang mengusung Jokowi Widodo-Ma’aruf Amin, misalnya mengunjungi kediaman Megawari Soekarnoputri (Ketum PDIP), Suharso Monoarfa (PPP), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Airlangga Hartanto (Golkar) menunjukan bahwa kualitas politik kenegarawaan Prabowo tiba pada kesimpulan persatuan bangsa itu melampaui kepentingan partai dan golongan politik. Rasa memiliki dan mencintai indonesia seutuhnya harus tercermin dalam kesanggupan pikiran untuk merawat persatuan bangsa di atas kepentingan golongan.
Mencintai Nusa-Bangsa dengan cara meleburkan diri dalam bingkai indonesia, dan mengabaikan kepentingan primordian telah dilakukan oleh seluruh kerajaan dan kesultanaan nusantara dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak hanya sekedar meleburkan kedaulatan raja tapi juga turut menyumbangkan kekayaan, bahkan nyawa sekalipun telah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Salah satu contoh kecil dari sejarah perjuangan bangsa indonesia, yang telah dipancangkan oleh pendiri bangsa adalah sejarah perjuangan Sultan Syarif Qasim yang tak hanya menyerahkan wilayah kedaulatannya kepada Republik Indonesia, tapi juga harta kekayaan kerajaannya. Sultan Syarif Qasim, menyerahkan istanah kesultanan yang merupakan daerah memasok 60 persen produksi minyak nasional dan juga sebagian harta kekayaanya sebesar 13 gulden, untuk mendukung perjuangan kemerdekaan indonesia seutuhnya. Selain Sultan Syarif Qasim, peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak kalah pentingnya dalam sejarah pergerakan nasional dengan menyediakan wilayah kesultanan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Tentu ini pilihan yang menanggung resiko secara ekonomi dan politik, sebab menyediakan wilayah kedaulatannya sebagai ibu kota perjuangan Republik Indonesia, yang masih dalam proses perjuangan demi terwujudnya cita-cita nasional yaitu kemerdekan Republik Indonesia. Bukan hanya sampai di situ, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menyumbangkan kekayaannya senilai 6 juta golden dan menyediakan emas batangan untuk menjamin percetakan Uang Republik Indonesia (URI).

Konsolidasi Politik Kebangsaan

Cara menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran adalah dengan mencintai indonesia seutuhnya. Merawat dan menjaga persatuan bangsa yang telah diwariskan oleh para leluhur yang memperjuangkan bangsa indonesia dengan mengorbankan jiwa dan ragahnya. Indonesia adalah warisan persatuan dalam keragaman yang dipancangkan dalam sumpah pemuda, yang semulanya merupakan komunitas-komunitas yang berbasis etnis kebangsaan yang terfragmentasi dalam gugusan pulau Nusa-Bangsa. Keberagaman itu mulai dipertautkan dalam komunitas politik lintas kultural dalam sebuah momentum 28 Oktober 1928, yang kini dimonumenkan sebagai hari sumpah pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa. Bangunan bangsa indonesia dibangun oleh multikultural pemikiran yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi kepemudaan yang berbasis lokal seperti Jong Ambon, Jong Java, Jong Batak, Jong Celembes, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Katholieke Jongenlingen Bond, Sekar Rukun, Jong Betawi, Pemuda Tionghoa dan bahkan pemuda dari tanah Papua, yang tergabung dalam Jong Ambon, yang diutus oleh Sultan Tidore. Kongres ini merupakan asbabunnuzul dari konsesus sumpah pemuda yang benar-benar mencerminkan keragaman Nusa-Bangsa Indonesia, yaitu: 1). Kami Poetera dan Poeteri Indonesia Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia; 2). Kami Poetera dan Poeteri Indonesia Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia; 3). Kami Poetera dan Poeteri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia memberikan cukup banyak pelajaran bagi politisi millenial, agar mengutamakan kepentingan umum melampaui kepentingan partai politik. Fanatisme dalam politik itu boleh, agar semangat dalam memperjuangkan orientasi politik dapat tercapai. Dalam menjaga keutuhan bangsa, fanatisme politik harus dilonggarkan agar cita-cita persatuan bangsa tetap digaungkan di dunia internasional. Prabowo Subianto memainkan politik kebangsaan, dengan melepaskan gamis kedengkian dan membubarkan koalisi partai politik pengusungnya. Kendati keputusan itu mendapat sorotan dari pengamat politik yang menilai tidak adanya pengontrol terhadap jalannya kabinet pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’aruf Amin Jilid II.

Penulis:
Sadikin At’tangge
Dosen Filsafat Pancasila ITB-AD Jakarta. Alamat: Jl. Ciputat Raya No. 77 Cirendeu-Jakarta Selatan