Ombudsman RI Banten; Gubernur Banten Konsen Peningkatan Pelayanan Publik

Ombudsman RI Banten; Gubernur Banten Konsen Peningkatan Pelayanan Publik
Bambang P Sumo (Kepala Perwakila Ombudsman RI Banten), Hotel Arya Duta Karawaci Tangerang, Banten hari Jumat, (29/03)
Anggun Bagaskoro Malinto

TANGERANG, Pelitabanten.com – Kepala perwakilan Ombudsman RI Banten Bambang P Sumo menyatakan jika kinerja Gubernur Banten dalam menyelesaikan berbagai upaya kepada pelayanan publik sudah sangat banyak dirasakan kemajuan dan perbedaan dari tahun – tahun sebelumnya.

“Kami menilai Gubernur Banten sangat konsen terhadap peningkatan pelayanan publik, bahkan terbukti ia turun langsung ke lapangan secara teknis, hanya masih kurang terimbangi oleh unit kerja yang ada”, ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Banten di sela-sela acara kunjungan reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten bertempat di Hotel Arya Duta Karawaci Tangerang, Banten hari Jumat, (29/03).

Selanjutnya, Kaper Ombudsman RI Banten juga mengatakan jika masih banyak yang belum memenuhi Standar pelayanan publik yang ditetapkan di Prov Banten ini sebagai contoh pelayanan perekaman e-KTP yang masih belum bagus, masih ada yang antri berjam-jam bahkan acak-acakan dan ini didasarkan pada hasil pemantauan kami dari bulan lalu. Itu sebabnya pihaknya akan terus mengingatkan para penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan pelayanannya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Herman Khoiron yang menyatakan jika capaian 99,10% perekaman eKTP di Prov Banten termasuk tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Sehingga prov Banten terlihat serius dalam menangangani berbagai pelayanan di masyarakat. Hal ini dibutuhkan komitmen keras para Kepala Daerah khususnya dalam mensukseskan Pemilu 2019. “Ini kewajiban moral Komisi II dalam membangun situasi bersama menjelang Pemilu dan mensukseskan Pemilu 2019.

Tiga hal yang ia agendakan dalam reses ini adalah akses pemilih dari data e KTP yang sesuai dengan DP4 Kemendagri, soal pelaksanaan Pemilu 2019 yang adil, ujur dan legitimet, dan hal2 yang terkait dengan rekruitmen CPNS di Pemprov Banten.

“Saya yakin kalau Gubernur Banten memiliki komitmen kuat terhadap ke tiga hal tersebut”, pungkasnya.