Beranda Peristiwa Kota Serang Polda Banten Dalami Dugaan Pungutan Pasien Tsunami di RSKM Cilegon

Polda Banten Dalami Dugaan Pungutan Pasien Tsunami di RSKM Cilegon

2 dari 7 Jenazah Korban Tsunami Teridentifikasi
Kabid Humas Polda Banten. Foto Pelitabanten.com (Dok)

SERANG, Pelitabanten.com,  Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten dan Polres Cilegon sampai dengan saat ini masih mendalami kasus terkait dugaan adanya pungutan terhadap pasien tsunami yang dirawat di Krakatau Medika (RSKM) Cilegon. Berdasarkan informasi yang beredar di sosial, korban dibebankan biaya pengobatan sebesar 17 juta rupiah.

Kabid humas Polda Banten , menerangkan, korban bernama Nafis Umam, laki-laki berumur 8 th, warga Ramanuju Cilegon, yang dirujuk dari RSUD Berkah Pandeglang pada tanggal 23 Desember 2018 karena menderita patah tulang bahu, saat mengalami , sehingga Korban harus dilakukan tindakan medis yaitu dan dilanjutkam rawat inap untuk proses penyembuhan.

“Pihak rumah sakit, kepada keluarga korban melakukan penagihan terhadap biaya pengobatan sejumlah 17 Juta rupiah. Oleh pihak keluarga korban sudah dibayar sekitar 10,5 juta, dan sudah dicover oleh BPJS sebanyak 2,9 juta. Sehingga sisa kekurangan pembayaran sejumlah 3,6 juta, Itulah yang membuat keluarga korban merasa sangat keberatan dan menganggap biaya nya terlalu mahal,” kata Edy. Selasa, (08/01/2019).

Baca Juga:  Cegah Covid-19, Akses Masuk Puspemkot Tangerang Dibatasi dan Diperketat

Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Banten bersama Polres Cilegon masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan para saksi.

“Saat ini, sudah ada 12 Orang saksi yang kita (-red) mintai keterangan, terdiri dari dua orang saksi korban, diantaranya Sulastri (Ibu Korban) dan Slamet (Paman Korban). Sementara itu, sepuluh saksi dari Pihak RSKM sudah diperiksa oleh penyidik,” paparnya.

Lebih lanjut kata Kabid humas Polda Banten tersebut, Penyidik akan memastikan terlebih dahulu mengenai status RSKM apakah merupakan perusahaan Badan Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta dengan melakukan pemeriksaan ahli dari Ditjen AHU .