Beranda Peristiwa Nasional Menyoal Pembiayaan Pendidikan Bermutu di Banten

Menyoal Pembiayaan Pendidikan Bermutu di Banten

44
Menyoal Pembiayaan Pendidikan Bermutu di Banten

Oleh: Budi Usman

Pemerintahan Provinsi Banten tengah gencar menjalankan program pindidikan gratis untuk tingkat SMA/SMK. Namun pada kenyataanya program ini masih perlu adaptasi untuk terealisasi.

Gubernur Banten, Wahidin Halim, semenjak menjabat dari periode 2017 bertekad membayar janji kampanyenya soal sekolah gratis.

Ia pun mengintruksikan kepada jajarannya untuk menggalakkan program tersebut.

Tingkat SMA/SMK di sejumlah Kota dan Kabupaten diambil alih oleh Pemprov Banten guna menerapkan pendidikan gratis tersebut. Sedangkan pada sejumlah SD dan SMP menjadi penanggung jawab pemerintahan tingkat Kota mau pun Kabupaten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan mulai 2018, SMA dan SMK tidak boleh lagi memungut biaya dari siswa. Jika diketahui ada sekolah yang memungut biaya, kepala sekolahnya terancam dipecat.

“Jangan mintain duit, komite jangan mintain duit. Itu gratis namanya, susah-susah diganti kepala sekolahnya,” kata Wahidin Halim beberapa waktu lalu.

Gubernur Wahidin menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK. Oleh karena itu sekolah tidak diperkenankan memungut uang dari siswa dengan alasan apa pun.

Statement Gubernur WH ini memantik respon dari Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Komite Sekolah mengktitisi kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait rencana penggratisan pendidikan SMA/SMK Negeri pada tahun 2018. Pasalnya kebijakan tersebut belum disertai dengan peraturan dan pedoman serta petunjuk teknis yang transparan.

Adanya instruksi lisan Gubernur melalui media massa dan pertemuan dengan para kepala sekolah dan MKKS, bahwa mulai 2018 pihak sekolah tidak dibolehkan mengambil dan menerima uang apapun menimbulkan keresahaan termasuk Forum Komunikasi Komite Sekolah se Banten dalam diskusi, di Bapeda Banten (10/1/2018).

FKKS menegaskan bahwa pada kenyataannya kebutuhan sekolah belum terpenuhi secara minimum dari dana bantuan pemerintah pusat dan pemrov Banten, terutama untuk pengembangan mutu, pengembangan kurikulum dan pengembangan diri.

Forum Komite Sekolah dan pemerintah Banten hakikatnya tidak masuk dalam konflik menerima dan menolak sekolah gratis, namun nyatanya kuta melihat nahwa Komite Sekolah berharap partisipasi publik untuk pendidikan murah terjangkau dan bermutu serta peningkatan sarana prasarana yang lebih di butuhkan sehingga kualitas mutu pendidikan Banten dapat berkompetisi sebagai lulusan yg mumpuni dan berdaya saing sehat lewat pembiayaan Negara dan tidak menafikan kontribusi maksimal warga yang menggalang dana demi kemajuan sekolah serta mensubsidi silang kebutuhan siswa tidak mampu berprestasi secara maksimal dari pembiayaan tersebut demi keadilan dan keberhasilan Pembangunan yang Good Governance di Tanah Jawara dan Ulama ini.

Faktanya ada yang berbeda pada tahun pelajaran 2017/2018 , untuk siswa SMA dan SMK Negeri di Banten Jika di tahun pelajaran sebelumnya siswa di beberapa kota dan kabupaten di Banten yang telah menerapkan sekolah gratis hingga pendidikan menengah tidak perlu membayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), namun kini siswa harus membayar SPP alias tidak gratis lagi.

Hal ini disebabkan telah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan antara lain, masalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pada pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan disampaikan bahwa kewenangan manajemen pendidikan menengah yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dialihkan ke pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada provinsi tersebut juga berdampak kepada penyerahan personil/Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan/keuangan, sarana-prasarana /aset dan dokumen.

Terkait masalah pendanaan, pemerintah provinsi menyalurkan dana pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang jumlahnya belum mencukupi keperluan operasional sekolah. Sehingga pihak sekolah kini diperkenankan menarik iuran pendidikan atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) setiap bulannya guna menutupi kekurangan dana tersebut.

Mengenai sumbangan biaya pendidikan ini mempunyai payung hukum yang kuat, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur.

Konsideran dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan: Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Bantuan Pendidikan, adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/ walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Dengan diberlakukan kembali pembayaran SPP tersebut tentu saja menjadi beban tersendiri bagi orangtua murid dari kelas menengah ke bawah, yang masih merupakan prosentasi terbesar dari bangsa ini. Sekolah yang kembali berbayar ini dikhawatirkan berakibat pada meningkatnya jumlah siswa putus sekolah.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat. Pendidikanh sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kita berterima kasih terhadap Gubernur Banten yang sungguh sungguh berpihak pro rakyat kecil untuk pendidikan Gratis di Banten. Tapi Gubernur juga harus merespon secara sehat akan partisipasi dan penggalangan dari masyarakat untuk pendidikan Gratis terjangkau dan bermutu demi tegaknya peningkatan mutu Pendidikan yang lebih baik.***

• Aktivis Tangerang Utara