Rumah Sakit Jangan Melahirkan Konglomerasi Dengan Cara Memeras Rakyat!

Rumah Sakit Jangan Melahirkan Konglomerasi Dengan Cara Memeras Rakyat!
Jenazah bayi malang saat dibawa pulang dari RSUD Bima (foto: Istimewa)

JAKARTA, Pelitabanten.com – Entah apa yang ada di pikiran ibu Suhadah Warga Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima ketika tahu bayi yang baru dilahirkannya harus meninggal dan jenazahnya diambil serta tidak diperbolehkan memakai ambulans untuk membawa jenazah bayinya pulang.

Pertanyaan itu mungkin tidak bisa kita jawab, apalagi oleh karyawan Umum Daerah Bima yang melakukan penahanan jenazah bayi dan pelarangan memakai ambulans.

Yang mudah ditebak adalah reaksi pimpinan dan Kepala Daerah dimana Rumah Sakit itu berdiri, yaitu meminta maaf. Kenapa? Karena kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi dan tidak adanya terhadap yang diberikan oleh Kepala Daerah maupun oleh Kementerian Kesehatan.

Saat pemilihan Kepala Daerah, isu yang selalu dijadikan pemikat warga adalah meski seringkali tanpa konsep yang jelas untuk pelaksanaannya. Yang terjadi justru pihak dipersulit ketika berbeda pandangan bahkan berbeda warna dengan si Kepala Daerah terpilih. Padahal untuk menyehatkan seluruh warganya, harus ada kerjasama dari semua pihak terkait.

Baca Juga:  Perayaan HUT TNI ke 72, Empat Dermaga di Merak Ditutup Sementara

Karena itu saya menghimbau pada rekan-rekan legislator di daerah agar mengkoreksi peraturan daerah tentang Kesehatan yang tidak berpihak pada masyarakat seperti pemberlakuan tarif ambulans dan permintaan uang di muka yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44/2009 tentang pasal 29 ayat 1 huruf F dan Undang-Undang KESEHATAN Nomor 36/2009.

Kemudian patut ditunggu, apakah Menteri Kesehatan berani melakukan terobosan seperti yang diinginkan Presiden dari Kabinetnya? Jika tidak, maka sudah sepantasnya Presiden menegur keras Menkes, sebab tidak ada tawar-menawar perihal Kesehatan!

Dr. Ribka Tjiptaning P., AAK. dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi-IX RI berharap ini menjadi kasus yang terakhir dan mulai menggalakkan Revolusi Mental pada Kepala Daerah dan pihak di seluruh Daerah agar tidak melahirkan konglomerasi dengan cara memeras Rakyat!