Beranda Peristiwa Kabupaten Pandeglang Dinsos, Penerima RTLH di Pandeglang Harus Tepat Sasaran

Dinsos, Penerima RTLH di Pandeglang Harus Tepat Sasaran

PANDEDLANG, Pelitabanten.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang pastikan penerima bantuan Tidak Layak Huni (RTLH) di tepat sasaran dan tak ada penyelewengan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah  saat melakukan sosialiasi RTLH kepada pendamping TKSK, Selasa 15 September 2021.

“Pokonya anggaran untuk Pembangunan Tak Layak Huni (RTLH-red) di Pandeglang tak boleh ada penyelewengan dan harus benar-benar yang membutuhkan, sehingga bisa tepat sasaran dan tak muncul masalah dikemudian hari.”kata Kadinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah saat memberikan pengarahan ke TKSK di Aula, Selasa (15/9) di Pandeglang.

Baca juga : Warga Miskin Hidup Tak Layak di Kota Tangerang, Begini Penjelasan Kadinsos

Disinggung seandainya ada yang belum terdata tapi tak dapat RTLH, kata Nuriah, pihaknya meminta agar TKSK mau memperjuangan tersebut. Menurut Nuriah, persoalan tersebut biasanya muncul karena belum memiliki e-KTP.

Baca Juga:  Aliansi MADESU dorong DPRD & Pemkab Pandeglang Buat Kartu Kendali LPG Bersubsidi

Dikatakan Nuriah, kerikteria yang RTLH ialah kondisi inding dan/atau atap dalam kondisi rusak dan yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.

“Jadi datanya harus benar-benar dilakukan dan kalau ada yang membutuhkan bisa pengajuanya lewat musyawarah desa.”jelas perempuan berkacamata tersebut.

Dijelaksan Nuriah, untuk di Pandeglang sendiri terdapat 887 unit yang nantinya masuk ke RTLH 2021. Sementara, untuk nilai bantuan tersebut masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nantinya akan mendapatkan sebesar Rp 7,5 juta.

Nuriah menyebut, agar pembangunannya tepat sasaran, saat ini pihaknya telah melakukan pendataan, verifikasi dan validasi di 35 di Kabupaten Pandeglang. Karena uang RTLH per KPM minim, kata Nuriah, untuk teknis pemangunan dilakukan dengan swadaya setempat dengan monitoring dari TKSK dan pelaksanaanya dari Bank BRI.

“Saat ini lagi pendataan, verifikasi dan validasi data supaya tepat. Nanti kita sandingkan dengan Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS).”ucap Nuriah.

Baca Juga:  PP Muhammadiyah Serahkan Bantuan Korban Tsunami

Salah seorang TKSK Cadasari, Encep (28) tahun mengaku piahknya telah melakulan upadate data untuk yang akan menerima bantuan RTLH di wilayahnya. Kata Encep, untuk penerima RTLH diperioritaskan warga yang memang belum pernah menerima bantuan bedah rumah.

“Jadi penerima RTLH harus yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mereka belum pernah mendapatkan bantuan RTLH, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan lainnya. Kita pastikan juga mereka yang memiliki rumah tanah sendiri dengan dibuktikan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari Camat selaku PPAT.”terang Encep.