Mengejutkan, Ini Penjelasan dan Fakta Sebenarnya PKH Desa Kadujajar Pasca Polemik VS Anggota DPRD Lebak

Agus Deni Kencana, Pendamping PKH (Kiri), Saleh Anggota DPRD Lebak Fraksi Partai Golongan Karya (Tengah), Hilmi selaku Pendamping PKH (Kanan), saat menjelaskan fakta sebenarnya yang terjadi terkait polemik PKH.
Agus Deni Kencana, Pendamping PKH (Kiri), Saleh Anggota DPRD Lebak Fraksi Partai Golongan Karya (Tengah), Hilmi selaku Pendamping PKH (Kanan), saat menjelaskan fakta sebenarnya yang terjadi terkait polemik PKH.
Hari Jadi Kab Tangerang 2021

LEBAK, Pelitabanten.com– Terkait beredarnya isu keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Desa Kadujajar, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, mengeluh lantaran saldo rekeningnya hilang, diduga ada yang mencairkan selain atas nama pemegang kartu ATM, ternyata itu hanya miskomunikasi KPM dengan Agen BRI Link.

Disebutkan, kekeliruan itu mencuat setelah tersebar berita di media online bahwa beberapa penerima manfaat mengadu kepada salah satu anggota DPRD Lebak ihwal masalah tersebut.

Sebelumnya dilansir dari salah satu media online lebak.indonesiasatu.co.id pada (12/08) lalu bahwa Suami Juhaeni, dan ibu-ibu KPM ini berkumpul dan mengadu kepada anggota DPRD Kabupaten Lebak Fraksi Partai Golongan Karya, Soleh. Mereka pun mengungkapkan keluhan dan jeritannya sebagai warga tidak mampu. Mereka pun mengatakan, rekening dan kartu ATM PKH dipegang oleh salah satu Agen BRI link di Desa Kadujajar, dan meminta agar dana PKH dapat diterima dengan utuh, karena raib entah kemana.

Baca Juga:  Tiba di Filipina, Presiden Jokowi Hadiri KTT ASEAN di Manila

Menurut penjelasan yang disampaikan pendamping PKH Desa Kadujajar, Agus Deni Kencana, bahwa pencairan dana PKH dilakukan per triwulan, dan setiap pencairan seharusnya KPM langsung melakukan print out sehingga tidak terjadi kumulatif saldo. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh penerima manfaat.

“Berdasarkan hasil klarifikasi di lapangan terkait pemberitaan PKH Desa Kadujajar, bahwa KPM PKH benar menerima bantuan sebesar Rp 225.000 bertahap dengan komponen anak sekolah SD,” tuturnya. Jum’at (13/8/21).

Sebelumnya KPM tersebut menganggap jika saldo yang tampil di buku rekeningnya sebesar Rp 1.275.000 cair satu tahap, ternyata jumlah itu merupakan kumulatif dari pencairan selama 5 tahap yang sudah ditarik sebelumnya.

“Sempat diperbincangkan bahwa KPM PKH Desa Kadujajar tersebut setelah mencetak/print buku tabungan ke BRI tertera jumlah nominal Rp 1.275.000 di Tahun 2021. Namun ternyata setelah dikonfirmasi kepada KPM PKH, Ia menganggap sejumlah uang tersebut cair dalam satu tahap,” terang Agus.

Baca Juga:  Bahaya Penyakit Difteri Satu Pasien Dinyatakan Meninggal di RSUD Tangerang

Lanjut Agus, nilai Bansos PKH yang diterima KPM tersebut disesuaikan dengan komponen anak sekolah, dan penerima manfaat yang mengeluh itu memiliki anak sekolah di tingkat SD, maka mendapat bantuan sebesar Rp 225.000 per setiap pencairan.

“Namun pada kenyataannya sejumlah bantuan tersebut diterima pertahap sesuai komponen anak sekolah SD dengan nominal Rp 225.000. Jika diakumulasikan ternyata bantuan Rp 1.275.000 masuk dalam lima tahap. Di tahap 3, 4 tahun 2020 dan tahap 1,2 dan 3 tahun 2021. Pengambilan bantuan tersebut dilakukan oleh KPM PKH di Agen BRI Link,” jelasnya.

Senada dengan Agus, Kepala Unit BRI Malingping, Dewi menjelaskan, bahwa hasil print out tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan dana yang masuk, dikarenakan rekening sudah lama tidak bertransaksi.

“Jadi itu sebenarnya tidak ada transfer atau uang masuk dan keluar, namun itu kompresan dana, dapat dilihat di kode CCM pada rekening. Pada rekening koran yang kita cetak, dapat dipastikan tidak ada dana keluar masuk, ya ini hanya kesalahan komunikasi saja.” jelasnya.

Baca Juga:  PKK Tangerang Selatan dan Yayasan YAICI Sosialisasikan Nutrisi Berkualitas untuk Anak

Ditambahkan, Bhabinkamtibmas Desa Kadujajar, Brigadir Warih, kaitan dengan polemik yang terjadi, itu hanya ketidakpahaman masyarakat dengan sistem bank. “Itu hanya salah paham saja,” paparnya. (MIR)