Walikota Tangerang Usulkan Konsep Penataan Ruang Ke Kementerian ATR/BPN

Walikota Tangerang Usulkan Konsep Penataan Ruang Ke Kementerian ATR/BPN
Jadi Pembicara, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah Usulkan Konsep Penataan Ruang Ke Kementerian ATR/BPN. Foto Pelitabanten.com (Ist)

, Pelitabanten.com ; Wali Kota , Arief R. Wismansyah menjadi salah satu pembicara dalam acara Rapat Penjaringan Masukan Dalam Rangka Penyusunan Draft Rapermen Terkait Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Rapat dengan agenda pembahasan draf standar pelayanan bidang penataan ruang dipimpin langsung oleh PLH Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruangan Kementerian ATR/BPN Harris Simanjuntak.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan sejumlah usulan serta kendala yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat UU No. 26 tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2021 terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Private.

“Dalam kesempatan ini, saya sampaikan untuk menyediakan RTH publik sebesar 20% dan 10% untuk private itu sangat sulit dilakukan,”

“Terlebih di Kota Tangerang yang lahannya juga sudah terbatas,” ujar Wali Kota dalam rapat yang berlangsung di Hotel 101 Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021).

Baca Juga:  Arief Ingatkan Capaian Kinerja OPD Kota Tangerang di 2019

Untuk itu, lanjut Arief, dirinya mengusulkan sejumlah untuk mengakomodir kebutuhan dan kondisi riil di wilayah terkait penyediaan RTH di sejumlah daerah di Indonesia, diantaranya mengakomodir ruang untuk contohnya keberadaan green roof dan vertikal garden sebagai RTH

“Memberi nilai tambah terhadap RTH pada sempadan sungai atau danau yang terhubung dengan badan air,”

“Sehingga nilainya setara dengan 2 – 3 kali lipat luasan RTH biasa,” papar Arief.

Wali Kota juga menyarankan kepada Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat mekanisme dan disinsentif khususnya bagi daerah perkotaan yang memiliki masalah keterbatasan serta perlunya penjelasan dan penjabaran lebih rinci dalam Permen seperti ketentuan KDH, KDB dan KLB.

“Sebagai titik temu antara penyediaan RTH dan kebutuhan ruang untuk ,” tukas Arief.